Jombang,Kompasgrups.com—Rencana digitalisasi tata kelola Federasi Akuatik Indonesia yang diharapkan menjadi langkah menuju organisasi olahraga yang lebih modern justru memunculkan kegelisahan di kalangan sejumlah klub dan perkumpulan akuatik. Rencana pemberlakuan iuran registrasi awal dan biaya tahunan keanggotaan Federasi Akuatik Indonesia mulai 1 September 2026 mendapat penolakan keras dari sejumlah klub dan perkumpulan.
Di Jawa Timur, sedikitnya 55 klub atau perkumpulan akuatik, mulai dari Banyuwangi hingga Ngawi serta Madura Raya, menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Aspirasi itu kemudian dibawa langsung oleh perwakilan klub untuk disampaikan kepada KONI Pusat, Federasi Akuatik Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Keberatan tersebut dinilai bukan hanya menyangkut nominal iuran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pembinaan atlet di tingkat akar rumput.
Pada Jumat, 14 Agustus 2026, empat perwakilan dari Jawa Timur mendatangi Kantor Sekretariat Federasi Akuatik Indonesia/PBAI di Wisma Bakrie 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Mereka terdiri dari Suyanto, SH dari SAC Sidoarjo, Drs. Anang Masruchin, M.Si selaku Ketum Akuatik Indonesia Kabupaten Jombang sekaligus Bidang Media dan Promosi AI Jawa Timur serta administratur Forum Akuatik Indonesia Group, Welly Ari Widjaya, SH, dan Drs. Kistantono.
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan protes dan aspirasi klub serta menyerahkan dokumen dukungan dari berbagai daerah di Indonesia yang menolak pemberlakuan iuran bagi atlet, pelatih, wasit/juri, dan klub. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu dikaji dan disosialisasikan secara menyeluruh sebelum diterapkan.
Suyanto yang disebut sebagai juru bicara 55 klub dan perkumpulan akuatik Jawa Timur menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai nominal. Menurutnya, klub selama ini telah bekerja keras membiayai pembinaan atlet, mulai dari latihan, pelatih, fasilitas, perlengkapan, transportasi hingga keikutsertaan dalam berbagai kompetisi. “Kita yang di bawah sudah susah payah menghidupi klub atau perkumpulan. Malah disuruh bayar,” ujar Suyanto.
Bagi klub, pembinaan atlet bukan pekerjaan administratif yang dapat diselesaikan hanya dengan mengisi formulir registrasi. Klub menjadi tempat pertama bagi atlet menemukan dan mengembangkan bakatnya. Di kolam latihan, teknik dibentuk, disiplin ditanam
kan, mental bertanding ditempa, hingga akhirnya atlet mampu melangkah ke tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.
Dalam skema iuran yang direncanakan, atlet dikenai biaya Rp50.000 per tahun. Sementara untuk klub, iuran dibedakan berdasarkan jumlah atlet, yakni kategori Silver dengan maksimal 20 atlet sebesar Rp300.000, Gold dengan 21–99 atlet sebesar Rp500.000, Diamond dengan 100–249 atlet sebesar Rp1 juta, dan Platinum dengan sedikitnya 250 atlet sebesar Rp1,5 juta per tahun.
Iuran juga diberlakukan bagi pelatih berdasarkan jenjang, yakni Rp100.000 untuk kategori Muda, Rp200.000 untuk Madya, Rp300.000 untuk Utama, dan Rp1 juta untuk Internasional. Bagi klub, skema tersebut menjadi perhatian karena biaya keanggotaan akan menjadi tambahan beban di tengah kebutuhan operasional pembinaan yang selama ini sudah cukup besar.
Selain persoalan nominal, klub juga mempersoalkan minimnya sosialisasi sebelum kebijakan diberlakukan. Sejumlah klub masih membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme registrasi, kategori keanggotaan, besaran iuran, teknis pembayaran melalui sistem digital dan Payment Gateway, hingga manfaat konkret yang diperoleh atlet, pelatih, wasit/juri, maupun klub setelah terdaftar.
Menurut perwakilan klub, digitalisasi tata kelola akan berjalan efektif apabila dibangun berdasarkan pemahaman yang sama antara federasi dan seluruh anggota. Tanpa sosialisasi yang memadai, sistem yang semestinya bertujuan menciptakan ketertiban administrasi justru berpotensi dipersepsikan sebagai beban baru bagi klub yang selama ini lebih banyak berkonsentrasi pada pembinaan atlet.
Gelombang keberatan tersebut disebut tidak hanya berasal dari Jawa Timur. Sejumlah klub dari DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Aceh, NTB, NTT, Bukittinggi dan Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Riau, Papua Raya, Manado, Makassar, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah serta sejumlah daerah lainnya juga turut menyampaikan penolakan atau keberatan terhadap rencana pemberlakuan iuran.
Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan iuran telah berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai hubungan antara federasi dan klub sebagai fondasi pembinaan atlet. Klub berharap adanya dialog terbuka untuk mencari solusi agar sistem organisasi dapat semakin kuat dan modern tanpa membuat klub yang berada di garis depan pembinaan justru semakin terbebani.
Empat perwakilan Jawa Timur tersebut mengaku berangkat ke Jakarta dengan dukungan simpatisan dan donatur yang memiliki empati terhadap perjuangan klub dan perkumpulan akuatik. Anang Masruchin menyampaikan bahwa dukungan tersebut sangat membantu perjuangan mereka dalam membawa aspirasi ke tingkat pusat. “Alhamdulillah lebih dari cukup, mereka respect dengan perjuangan kami,” ungkapnya.
Para perwakilan berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan iuran diberlakukan. Menurut mereka, digitalisasi seharusnya menjadi jembatan untuk memperkuat tata kelola Federasi Akuatik Indonesia, bukan menciptakan jarak baru dengan klub. Sebab, prestasi atlet tidak lahir secara tiba-tiba di pelatnas maupun kejuaraan internasional, melainkan dibangun melalui proses panjang di klub, perkumpulan, sekolah, pelatih, orang tua, dan komunitas olahraga. Kolam menjadi tempat atlet mengejar waktu, sementara masa depan olahraga akuatik Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana federasi mampu mendengar dan merespons suara mereka yang selama ini membangun prestasi dari tingkat akar rumput.(Zafin)
