BANYUWANGI,KOMPASGRUPS, COM– Sengketa lahan antara warga dengan PT Bosowa Semen di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, kembali memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyuwangi Bersatu (AMBB) bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi damai di area perusahaan, Senin (10/8/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan penguasaan lahan milik warga bernama Rahmat yang hingga kini masih menjadi polemik. Menurut pihak Rahmat, lahan yang disengketakan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak atas tanah. Namun, lahan tersebut saat ini disebut berada dalam penguasaan PT Bosowa Semen.
Dalam aksi yang dihadiri sekitar 150 orang itu, massa menuntut keterbukaan perusahaan terkait dasar hukum penguasaan lahan yang diklaim sebagai bagian dari aset perusahaan. Kuasa hukum Rahmat yang didampingi Ketua Aliansi Masyarakat Banyuwangi Bersatu (AMBB) mendesak manajemen PT Bosowa Semen menunjukkan dokumen kepemilikan atau legalitas yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut.
Audiensi antara perwakilan massa dan pihak perusahaan sempat berlangsung di ruang manajemen PT Bosowa Semen. Namun, menurut pihak Rahmat, pertemuan tersebut belum menghasilkan titik temu.
"Klien kami sudah menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang sah. Namun dalam audiensi kami belum mendapatkan penjelasan yang jelas maupun bukti yang dapat menjawab dasar penguasaan lahan oleh perusahaan," ujar perwakilan kuasa hukum Rahmat.
Sementara itu, Rahmat selaku pemilik tanah yang disengketakan mengaku hanya menginginkan kejelasan hukum dan keterbukaan dari pihak perusahaan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mencari konflik, melainkan memperjuangkan hak yang diyakininya sah berdasarkan dokumen yang dimiliki.
"Saya hanya meminta perusahaan menunjukkan bukti dan memberikan penjelasan yang jelas kepada kami. Kalau memang tanah itu diklaim milik perusahaan, tunjukkan dasar hukumnya. Saya sudah menunjukkan sertifikat yang saya miliki. Sebagai warga negara Indonesia, saya berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," ujar Rahmat di hadapan peserta aksi.
Menurut Rahmat, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut dirinya secara pribadi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Ia berharap penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya percaya Indonesia adalah negara hukum. Karena itu saya berharap semua pihak menghormati proses hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai hak warga yang memiliki dokumen resmi diabaikan tanpa adanya penjelasan yang transparan," tegasnya.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya unjuk rasa. Sejumlah personel tampak berjaga di sekitar lokasi perusahaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena merasa belum memperoleh jawaban yang memuaskan dari pihak perusahaan, massa aksi yang terdiri dari anggota AMBB, pendukung Rahmat, serta sejumlah perwakilan organisasi masyarakat, kemudian melakukan aksi penutupan sementara akses masuk dan keluar area perusahaan.
Penutupan akses tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan moral agar pihak perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka terkait status lahan yang disengketakan. Meski demikian, aksi berlangsung dalam pengawasan aparat keamanan dan tetap mengedepankan pendekatan damai.
Hingga berita ini diturunkan, proses komunikasi antara pihak Rahmat dan manajemen PT Bosowa Semen masih terus berlangsung. Sementara itu, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan penguasaan lahan maupun tuntutan yang disampaikan massa aksi.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hak kepemilikan tanah warga dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa agraria. Massa berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.(tim)
