(Foto istimewa. Tengkulak dan para Oknum Petugas SPBU Tegalyasan, Sumber foto, M Dofir)
BANYUWANGI, KOMPASGRUPS.COM – Praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite kian mengkhawatirkan. Di SPBU wilayah Tegalyasan, terlihat jelas oknum tengkulak menggunakan motor dengan tangki modifikasi berkapasitas besar yang dilayani layaknya pembeli biasa, padahal hal ini jelas melanggar aturan pemerintah.
Keanehan ini semakin mencurigakan mengingat lokasi tersebut sudah dilengkapi kamera pengawas CCTV, namun pelanggaran terkesan terus berjalan tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
Pantauan awak media pada Senin (3/8/2026) mendapati beberapa pengendara yang diduga sebagai tengkulak datang menggunakan motor yang telah dimodifikasi bagian tangkinya. Tangki yang seharusnya berkapasitas standar, diubah sedemikian rupa untuk menampung bahan bakar dalam jumlah banyak. Ironisnya, petugas operator di lokasi terlihat melayani pengisian bahan bakar tersebut tanpa melakukan pengecekan maupun penolakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Padahal, peraturan pemerintah tegas melarang penjualan BBM bersubsidi untuk diangkut menggunakan tangki tambahan atau modifikasi yang bukan standar pabrik, serta dilarang dijual kembali untuk keuntungan pribadi. BBM subsidi diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat berhak dan kendaraan dengan spesifikasi standar, bukan untuk diperdagangkan kembali oleh tengkulak.
Yang mempertanyakan lagi adalah keberadaan CCTV yang terpasang di sejumlah titik di area SPBU tersebut. Seharusnya alat pengawas itu menjadi bukti kuat sekaligus pengendali agar pelanggaran tidak terjadi. Namun kenyataannya, praktik ini terlihat berulang kali terjadi dan seolah mendapatkan "lampu hijau", memunculkan dugaan adanya kelalaian pengawasan hingga keterlibatan oknum di dalamnya.
Warga sekitar pun menyuarakan keprihatinan. "Kami sering melihatnya, motor tangki gendut antre dan dilayani begitu saja. Padahal ada CCTV, seharusnya mudah dipantau. Apa pengawasnya tidak melihat atau sengaja menutup mata?" ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Praktik ini sangat merugikan masyarakat luas karena kuota BBM subsidi yang terbatas justru diambil oleh oknum yang tidak berhak, sementara warga yang benar-benar membutuhkan sering kali kesulitan mendapatkan pasokan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen SPBU maupun instansi terkait mengenai kelalaian pengawasan dan pelayanan terhadap kendaraan modifikasi tersebut.
Awak media meminta agar pihak pengawas, Satgas BBM, serta instansi berwenang segera menurunkan tim investigasi, menindak tegas oknum operator maupun tengkulak, serta memastikan pengawasan berjalan sungguh-sungguh agar BBM subsidi tepat sasaran. (Fir/tim)
