-->

Food

Aliansi GAS-JP Gelar Aksi Unjuk Rasa di Jombang, Tuntut Kenaikan UMK 2027 Sebesar 10 Persen

Senin, November 16, 2026, 2:20:00 PM WIB Last Updated 2026-11-16T07:20:04Z

 


JOMBANG,KOMPASGRUPS.COM–Aliansi GAS-JP (Gerakan Aktivis Jombang Peduli) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Jombang, Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan pekerja, mulai dari kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar 10 persen, penertiban sistem kerja outsourcing, hingga dugaan pelanggaran jam kerja buruh yang mencapai 12 jam.


Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut mengambil titik kumpul di PT SGS Jombang, kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta aksi yang membawa mobil komando, bendera organisasi, spanduk, serta poster berisi tuntutan ketenagakerjaan.


Pengamanan aksi dilakukan jajaran Polres Jombang dengan melibatkan sekitar 100 personel Polri yang telah mendapatkan surat perintah pengamanan. Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Kabagops Polres Jombang Kompol Rudi Darmawan, Kasat Intelkam AKP Budi Santosa, S.H., M.H., Kapolsek Jombang AKP Pranan Edi, serta personel dari berbagai fungsi terkait.

Sekitar pukul 08.20 WIB, massa mulai bergerak dari titik kumpul PT SGS Jombang menuju Kantor Disnaker Kabupaten Jombang. Pada pukul 08.30 WIB, massa tiba di depan Kantor Pemkab Jombang dengan jumlah sekitar 40 orang. Aksi kemudian dilanjutkan dengan orasi oleh Hadi Purnomo yang meminta Disnaker segera menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan karena menyangkut kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat.


Sekitar pukul 08.40 WIB, massa bergeser menuju Kantor Pemkab Jombang dan tiba pada pukul 08.42 WIB. Dalam kesempatan tersebut, orator bernama Wahyu menyampaikan tuntutan kenaikan UMK Kabupaten Jombang tahun 2027 sebesar 10 persen. Ia menilai hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai besaran kenaikan upah sehingga pemerintah diminta segera memberikan kepastian kepada para pekerja.


Selain persoalan upah, massa juga menyoroti penerapan sistem kerja selama 12 jam atau long time yang dinilai memberatkan buruh. Menurut mereka, jam kerja tersebut dapat merampas hak pekerja sebagai manusia, termasuk mengurangi waktu bersama keluarga, khususnya bagi buruh perempuan yang juga memiliki tanggung jawab mengurus anak.


Dalam orasinya, Wahyu juga menegaskan bahwa nasib dan kesejahteraan buruh merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya Pemkab Jombang. Ia meminta berbagai persoalan pekerja yang belum terselesaikan oleh dinas terkait segera mendapatkan perhatian. Massa juga menyatakan dukungan terhadap keberadaan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang sebagai sarana penanganan persoalan ketenagakerjaan.


Sementara itu, Hadi Purnomo menyampaikan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi pekerja outsourcing di PT SGS. Ia meminta Pemkab Jombang mengambil tindakan terhadap perusahaan yang diduga tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja, termasuk dugaan pemberian upah di bawah ketentuan UMK serta persoalan jam kerja yang tidak sesuai aturan.


Ketua Umum DPP GAS-JP Kabupaten Jombang, Lutfi Mulyono, turut menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan di wilayah Jombang yang diduga melakukan pelanggaran kontrak kerja. Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan evaluasi kenaikan UMK 2027 serta meminta perkembangan penanganan delapan kasus ketenagakerjaan, terdiri dari dua kasus di BLK dan enam kasus di Polres Jombang, agar segera mendapatkan titik terang.


Sekitar pukul 09.15 WIB, perwakilan massa memasuki Kantor Pemkab Jombang untuk melaksanakan audiensi. Pertemuan dimulai pukul 09.22 WIB dengan dihadiri Asisten II Pemkab Jombang Bambang Suntowo, S.E., M.Si., perwakilan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Bimayu Trisuwolo HS, S.Sos., perwakilan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang Rahmat Agung Saputra, S.Sos., M.Sos., serta Kepala Disnaker Kabupaten Jombang Iswan Nanang Risdiyanto, S.Hut., M.Si. Audiensi juga dihadiri perwakilan kepolisian, Dishub, dan pengurus GAS-JP.


Dalam audiensi tersebut, Bambang Suntowo menyampaikan bahwa berbagai tuntutan yang disampaikan Aliansi GAS-JP perlu didiskusikan bersama agar menghasilkan kesepakatan dan keputusan yang dapat ditindaklanjuti. Perwakilan massa, Hadi Purnomo, kembali menegaskan tuntutan penghapusan sistem outsourcing di Kabupaten Jombang serta mempertanyakan apakah terdapat nota kesepahaman (MoU) antara pengusaha dan Disnaker terkait penerapan tenaga outsourcing.


Hadi juga meminta adanya pengawasan terhadap jam kerja buruh, terutama pekerja perempuan. Selain itu, ia mendesak kenaikan UMK 2027 sebesar 10 persen dengan mempertimbangkan peningkatan biaya hidup. Menurutnya, pengawasan terhadap penerapan UMK di perusahaan harus dilakukan secara nyata agar ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan oleh pihak perusahaan.


Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Disnaker Kabupaten Jombang Iswan Nanang Risdiyanto menjelaskan bahwa penetapan UMK merupakan kewenangan Gubernur Jawa Timur. Pihaknya telah melakukan koordinasi melalui rapat daring dengan Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait persiapan UMK 2027. Namun, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk resmi mengenai formula penghitungan, termasuk data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penetapan upah minimum. Menurutnya, daerah lain juga masih menunggu pedoman tersebut, sedangkan UMK baru nantinya mulai berlaku Januari 2027.


Setelah melalui sesi tanya jawab, audiensi menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, tuntutan kenaikan UMK sebesar 10 persen akan dibahas lebih lanjut dengan menunggu dasar dan formula penghitungan resmi serta perkembangan pembahasan di kabupaten/kota lainnya. Kedua, terkait temuan dugaan jam kerja hingga 12 jam terhadap pekerja perempuan, pihak BLK bersama dinas terkait akan melakukan pengecekan langsung dengan didampingi saksi untuk memastikan kondisi di lapangan.


Aksi unjuk rasa Aliansi GAS-JP berakhir sekitar pukul 11.22 WIB. Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, jajaran Polres Jombang melaksanakan pengamanan, monitoring, serta koordinasi dengan pihak terkait sehingga penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Hasil audiensi tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan buruh, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Kabupaten Jombang.(Zafin)

Komentar

Tampilkan

  • Aliansi GAS-JP Gelar Aksi Unjuk Rasa di Jombang, Tuntut Kenaikan UMK 2027 Sebesar 10 Persen
  • 0

Terkini

Music