JEMBER,KOMPASGRUPS.COM – Polemik keberadaan sound horeg di Kabupaten Jember mendapat perhatian serius dari DPRD. Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono atau yang akrab disapa Budi Pink, menilai pelarangan total bukan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan sound horeg perlu disikapi secara proporsional melalui pengaturan yang jelas. Dengan demikian, aktivitas hiburan masyarakat tetap dapat berlangsung, tetapi tidak mengabaikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Pink dalam sebuah video wawancara yang beredar di media sosial, Minggu (16/11/2026).
Dalam keterangannya, Budi menegaskan bahwa sound horeg tidak mungkin dihapus begitu saja. Sebab, kegiatan tersebut telah melibatkan banyak pelaku usaha, pemilik perangkat sound system, penyelenggara acara, hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor hiburan tersebut.
"Sound horeg ini tidak mungkin dihapus. Yang penting diatur sesuai arahan pemerintah," ungkap Budi Pink.
Budi juga mengungkapkan bahwa sejumlah penyelenggara kegiatan telah melakukan pembayaran uang muka atau down payment (DP) untuk agenda tahun 2027.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas sound system masih memiliki pasar dan menjadi bagian dari perputaran ekonomi hiburan rakyat di Kabupaten Jember.
Menurut pandangannya, apabila pemerintah mengambil kebijakan pelarangan secara menyeluruh, dampaknya tidak hanya dirasakan komunitas sound system, tetapi juga berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara.
Karena itu, DPRD memandang perlunya pembahasan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari formulasi kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak.
Di tengah berbagai tanggapan masyarakat, persoalan utama yang perlu dijawab bukan sekadar boleh atau tidaknya sound horeg diselenggarakan.
Aspek kebisingan, batas waktu operasional, perizinan, penggunaan fasilitas umum, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban juga harus menjadi bagian dari pembahasan.
Regulasi yang nantinya disusun diharapkan memiliki batasan teknis dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan begitu, penyelenggara mempunyai pedoman, sementara masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dari dampak kegiatan yang berlebihan.
Sikap Budi Pink tersebut juga sejalan dengan rencana Ketua Jember Sound System Community (JSSC) yang sebelumnya menyampaikan akan menggelar diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Jember dalam waktu sekitar dua minggu ke depan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempertemukan aspirasi komunitas sound system dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat.
Kini publik menantikan tindak lanjut dari komunikasi antara komunitas sound system, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Jember.
DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Sebab, keberlangsungan industri hiburan rakyat dan hak masyarakat atas ketenangan lingkungan semestinya tidak dipertentangkan. Keduanya harus dapat berjalan beriringan melalui aturan yang adil, terukur, dan ditegakkan secara konsisten.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat rincian regulasi final yang disampaikan dalam pernyataan Budi Pink tersebut.
Penulis: Tim Redaksi
