JOMBANG, KOMPASGRUPS.COM– Dalam upaya mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi, Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026 Pokjar III menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Polres Jombang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Praktik Kerja Profesi (PKP) yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam mengkaji berbagai persoalan aktual, khususnya terkait pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Jombang.
FGD yang dilaksanakan di Gedung GBB Polres Jombang ini mengusung tema “Optimalisasi Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Polres Jombang Guna Mencegah Penyalahgunaan dalam Rangka Harkamtibmas.”
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Wakapolres Jombang Kompol Syarlis, S.I.K., M.I.K., yang hadir mewakili Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si. Sementara itu, Kasespimma Polri Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, S.H., S.I.K., diwakili Kombes Pol Hidayat, S.H., S.I.K., selaku Pawas Pokjar PKP Pokjar III.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut AKBP Asep Kamaludin, M.M., serta Kompol Heni Mardiyatmi, S.I.P., S.Sos., M.Sc., yang bertugas sebagai Patun Pokjar III.
Untuk memperkaya pembahasan, kegiatan FGD menghadirkan lima narasumber dari sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengawasan pupuk bersubsidi.
Kelima narasumber tersebut yakni Ir. Much Rony, M.M., dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang; Eko Purwanto selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian; Muhammad Husin, S.H., M.H., Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto; Aqo Sugianto dari PT Pupuk Indonesia (Persero); serta Ahmad Jazuli, S.P., Penyuluh Pertanian Kabupaten Jombang Ahli Muda.
Dalam forum diskusi tersebut, berbagai aspek menjadi bahan pembahasan, mulai dari mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi, hingga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Melalui diskusi lintas sektor ini, peserta didik mendapatkan gambaran langsung dari para pemangku kepentingan mengenai potensi penyimpangan distribusi, hambatan koordinasi antarlembaga, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Tidak hanya melaksanakan diskusi, rangkaian kegiatan Praktik Kerja Profesi juga dilanjutkan dengan wawancara serta pengumpulan data pada sejumlah satuan kerja di lingkungan Polres Jombang.
Adapun satuan kerja yang menjadi sasaran pengumpulan data meliputi Bagian Operasi, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), dan Bagian Logistik. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik berupaya mendapatkan informasi faktual mengenai pelaksanaan tugas kepolisian, ketersediaan dukungan sumber daya, serta sistem koordinasi internal dalam menunjang pelaksanaan tugas.
Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pendalaman kajian, evaluasi, sekaligus penyusunan rekomendasi berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.
Pelaksanaan PKP ini juga menjadi sarana bagi peserta didik untuk mengimplementasikan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan dengan kondisi serta tantangan nyata di lapangan. Dengan demikian, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penyusunan kebijakan strategis diharapkan semakin meningkat.
Selain meningkatkan kompetensi peserta didik, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran berupa rekomendasi strategis untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi antara Polri, pemerintah daerah, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sinergi lintas instansi dinilai memiliki peran penting dalam menutup peluang penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi, sekaligus memastikan kebutuhan petani terpenuhi sesuai peruntukannya.
Melalui kegiatan ini, upaya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang diharapkan semakin optimal, sehingga mampu melindungi kepentingan petani, mendukung ketahanan pangan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).(Zafin)
