Pada senin, 23 September 2024 pantauan media di lokasi menunjukkan sejumlah proyek bekerja tanpa menggunakan alat pelindung dari (APD) Yang seharusnya wajib digunakan untuk menghindari resiko kecelakaan kerja. Rabu (25/9/2024).
Sejumlah pekerja tidak menggunakan helm dan sepatu, yang tentunya meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan ditempat kerja. Hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan penerapan standar K3 dalam setiap kegiatan kerja.
Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menerapkan sistem manajemen K3. Sanksi tersebut meliputi teguran, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin usaha.
Menurut penjelasan dari pekerja dilapangan, Rianto, "sebetulnya ini ada dua CV tapi disini lain, iya bilangin aja ke pelaksananya" ujarnya.
Rianto juga menyebutkan bahwa tenggun jawab terkait keamanan lingkungan sekitar proyek sepenuhnya telah diserahkan kepada pelaksananya
" disini ada dua CV yang satu terutama adalah CV.citra terus yang satunya lagi adalah CV. Adi putra majastic" Tambahannya.
Dugaan pelanggaran K3 dalam proyek ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Dalam hal tersebut, saat awak media konfirmasi ke kepala DPU Pengairan Banyuwangi yang pada saat ini menjabat sebagai Plt Sekda, tidak banyak komentar melainkan hanya mengarahkan wartawan agar konfirmasi ke Sekdin DPU Pengairan.
"Njenengan kan kenal dengan sekdin kami, munggo langsung komunikasi dengan pak sekdin." Ucap Guntur Priambodo melalui pesan WhatsApp (saif/tim)
