Hal tersebut di sampaikan oleh Muhammad Holil Asy’ari Ketua Fraksi Partai Golkar mengatakan, persoalan Non ASN munculnya di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto. Persoalan ini harus selesai bupati baru di lantik.
"Menjadi keinginan ketua partai Golkar akan kami tindaklanjuti, karena partai Golkar menghendaki adanya pansus kami sudah berkoodinasi dengan anggota DPRD yang lain secepatnya pansus ini segera di bentuk,"katanya.
Kami dari Fraksi akan mendorong, agar persoalan honorer non data BKN di Pemkab Jember, dibawa ke Pansus, nanti kami akan mengusulkan ini lewat fraksi maupun komisi," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember.
"Pembentukan pansus sangat penting, karena akan diketahui bagaimana proses perekrutan honorer tersebut, apalagi jumlahnya mencapai ribuan yang tidak masuk database BKN,"jelasnya.
Jika persoalan honorer yang tidak masuk database BKN, tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember saja, tapi juga di daerah lain, namun dirinya menduga perekrutan honorer di Jember.
"Sehingga persoalan carut marut non ASN bupati yang baru setelah di lantik aman dan nyaman, kami melihat pengrekrutan tenaga honorer banyak kepentingan menjelang pilkada 2024,"ungkapnya.
Setelah larangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). bahwa kabupaten Jember masih melakukan pengrekrutan ASN, sehingga orang di rekrut sebagian menjadi tim sukses salah satu paslon.
"Kami berharap persoalan ini selesai dan tuntas untuk menyelesaikan ini harus ada pansus, paling tidak ini selesai masa bupati yang baru tidak ada persoalan lagi. Ini merupakan solusi yang tepat di bentuknya pansus,"terangnya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Holil mengungkapkan, Target terbentuknya pansus nanti Tenaga Non ASN tidak masuk di Database itu juga di fikirkan mereka sudah di rekrutmen tapi kenyataan tidak masuk data kasian juga.
"Kami komisi A hari Selasa akan mau memanggil Kepala BKPSDM, agar kami mendapatkan penjelasan secara rinci. Sejauh ini tenaga Non ASN sudah ada yang mengadu ke komisi D,"pungkasnya (red)
0 Komentar