(Foto Eko Anggota IWB Pasca Menyerahkan Surat Pemberitahuan Surat Aksi Demo di Polresta DKI Jakarta Pusat)
Jakarta, KOMPASGRUPS.COM – Rencana aksi penyampaian aspirasi oleh warga Banyuwangi bersama sejumlah aktivis yang akan digelar pada 26 April 2026 di sejumlah kantor pemerintahan pusat di Jakarta dipastikan bukan sekadar wacana. Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) menyatakan seluruh tahapan awal, termasuk pengiriman surat pemberitahuan kepada Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya, telah dilakukan.
IWB juga memastikan bahwa surat pemberitahuan tersebut tidak hanya dikirimkan, tetapi telah diterima oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari prosedur resmi pelaksanaan aksi. Hal ini mempertegas bahwa rencana kegiatan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, di balik kesiapan tersebut, rencana aksi ini juga mulai menuai beragam tanggapan dari publik. Sejumlah pihak menilai langkah turun ke jalan di ibu kota harus benar-benar memiliki urgensi yang kuat, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bagi peserta aksi, tetapi juga masyarakat luas.
Ketua IWB, Abi Arbain, menyadari adanya kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi yang dirancang bukan sekadar unjuk rasa tanpa arah, melainkan bentuk akumulasi aspirasi yang telah lama berkembang di tengah masyarakat.
“Kami memahami ada yang mempertanyakan kenapa harus sampai ke Jakarta. Tapi ini bukan keputusan yang diambil secara spontan. Ada proses panjang, ada aspirasi yang selama ini dirasa belum mendapatkan ruang yang cukup,” ujarnya.
Abi juga menanggapi kekhawatiran soal potensi gangguan ketertiban umum. Menurutnya, pihak IWB telah mengantisipasi hal tersebut dengan menekankan disiplin peserta serta komunikasi intensif dengan aparat keamanan.
“Kami tidak ingin aksi ini justru merugikan masyarakat lain. Itu sebabnya kami tekankan kepada seluruh peserta untuk tetap tertib, tidak anarkis, dan menjaga nama baik Banyuwangi,” tegasnya.
Di sisi lain, kritik juga muncul terkait efektivitas aksi massa dalam menyampaikan tuntutan di era saat ini. Beberapa kalangan menilai dialog dan jalur formal seharusnya lebih diutamakan dibanding mobilisasi massa ke pusat pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Abi Arbain menyebut bahwa aksi ini justru merupakan bagian dari upaya memperkuat jalur komunikasi yang selama ini sudah ditempuh.
“Aksi ini bukan berarti kami meninggalkan jalur dialog. Justru ini pelengkap. Ketika aspirasi tidak cukup didengar melalui mekanisme biasa, maka penyampaian secara terbuka menjadi pilihan yang sah dalam demokrasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa substansi tuntutan menjadi fokus utama, bukan sekadar jumlah massa atau euforia aksi.
“Kami tidak mengejar besar-besaran jumlah peserta. Yang kami kejar adalah bagaimana pesan yang dibawa benar-benar sampai, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” tambahnya.
Meski demikian, IWB tetap memilih untuk tidak membuka secara rinci titik-titik lokasi aksi. Langkah ini kembali menuai spekulasi, namun pihak penyelenggara menegaskan hal tersebut murni pertimbangan teknis dan keamanan.
“Kami ingin semuanya berjalan terukur. Bukan berarti tertutup, tapi kami ingin memastikan koordinasi di lapangan tidak terganggu,” kata Abi.
Aksi ini pada akhirnya menjadi cerminan dinamika demokrasi di tingkat daerah yang mencoba menembus perhatian pusat. Di satu sisi, ia dipandang sebagai hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain, tuntutan akan kedewasaan dalam berdemokrasi juga menjadi sorotan penting.
Pihak IWB pun mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, menghindari provokasi, serta mengedepankan cara-cara damai selama aksi berlangsung. Sementara itu, aparat kepolisian masih terus melakukan koordinasi guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(tim)
