Jombang,Kompasgrups.com-Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai daerah rintisan nasional (piloting) Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” yang diluncurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM). Program ini menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026 melalui pendekatan pemberdayaan tenaga kerja yang berkelanjutan.
Kegiatan Kick Off Piloting Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja dilaksanakan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, pada Senin (29/12/2025) pagi. Peluncuran ini menjadi tonggak awal implementasi nasional Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Jombang dipilih sebagai lokasi awal karena dinilai memiliki komitmen pemerintah daerah yang kuat, kesiapan infrastruktur, serta ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah terbentuk dengan baik.
Membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. (Gus Imin), Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah saat ini menggeser pendekatan penanganan kemiskinan dari bantuan sosial semata menuju pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan.
“Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak. Masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dilatih, tetapi langsung ditempatkan bekerja sehingga memiliki pendapatan tetap,” ujar Prof. Nunung.
Melalui program ini, peserta dari keluarga miskin ekstrem mendapatkan pelatihan intensif dan kemudian diserap sebagai tenaga kerja di unit-unit SPPG. Secara nasional, Kemenko PM memproyeksikan program ini mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja sepanjang 2025–2026 seiring pengembangan SPPG di berbagai daerah.
Khusus di Kabupaten Jombang, sebanyak 300 warga miskin ekstrem telah mengikuti pelatihan dan siap bekerja di tujuh unit SPPG yang tersebar di Kecamatan Bareng, Diwek, Ngoro, dan Jombang. Para peserta diperkirakan memperoleh penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.
“Dari Jombang kita membuktikan bahwa kemiskinan ekstrem bisa dihentikan. Dengan pendapatan tetap, stabilitas ekonomi keluarga akan terjaga dan daya beli masyarakat meningkat, terutama menghadapi kenaikan biaya hidup,” tambah Prof. Nunung.
Kemenko PM juga mengapresiasi ekosistem lokal yang telah terbentuk di Jombang. Kebutuhan bahan baku pangan SPPG dipasok langsung dari petani dan pedagang lokal, sehingga mendorong perputaran ekonomi kerakyatan dan menggerakkan usaha mikro kecil di sekitar wilayah operasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenko PM menyampaikan empat arahan strategis kepada pemerintah daerah, yakni menjadikan sekolah dan madrasah sebagai sarana pembentukan karakter mandiri sejak dini, memfasilitasi sertifikasi bagi masyarakat usia produktif, memastikan keluarga miskin terserap sebagai tenaga kerja di setiap unit SPPG, serta meningkatkan ketepatan data sosial ekonomi agar program tepat sasaran.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberdayakan rakyatnya. Jombang telah menunjukkan sinergi yang luar biasa, dan model ini akan kami replikasi ke berbagai wilayah di Indonesia,” tegas Prof. Nunung.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, mewakili Bupati Jombang Warsubi, menyambut baik pelaksanaan program strategis tersebut. Menurutnya, Miskin Ekstrem Pasti Kerja membuka jalan nyata bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi masyarakat yang lebih berdaya.
“Di Jombang, program ini menyasar 300 penerima manfaat yang akan dilatih dan langsung ditempatkan bekerja di tujuh SPPG. Ini adalah langkah konkret untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat,” jelas Salmanudin yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si.
Wakil Bupati juga berpesan agar para peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan demi mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
“Harapan kami, program ini memberi dampak nyata dan berkelanjutan. Jombang siap menjadi contoh nasional dalam pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan tenaga kerja produktif,” pungkasnya.
Kegiatan kick off ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan peserta pelatihan, penyerahan sertifikat individu, serta penyerahan simbolis serapan tenaga kerja kepada pengelola SPPG. Tercatat, SPPG Jombang Ngoro Badang menyerap 60 tenaga kerja, sedangkan SPPG Jombang Bareng Banjaragung menyerap 50 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem.
Acara yang disiarkan langsung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melalui live streaming YouTube Jombangkab ini ditutup dengan prosesi pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas dapur SPPG Jombang Ngoro Badang oleh jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Pemerintah Kabupaten Jombang. Dapur SPPG tersebut dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 8 Januari 2026.
Dengan dimulainya program percontohan di Jombang, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.(Zafin)
