Jombang,Kompasgrups.com-Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi dalam memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Hal tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga selesai ini mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi. Sosialisasi tersebut bertujuan memastikan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD.
Turut hadir pula kepala desa dan lurah, operator data desa/kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), serta pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data kemiskinan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Mulai 2025, data kemiskinan dipusatkan dalam satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam bentuk peringkat desil 1 sampai 10.
Ia menekankan bahwa seluruh unsur di daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, pendamping sosial, hingga operator SIKS-NG desa/kelurahan, harus memperkuat kolaborasi agar data yang disajikan benar-benar faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data kemiskinan ini sangat dinamis. Pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah memutakhirkan data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, pemutakhiran data harus melibatkan seluruh elemen strategis, mulai dari RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS daerah di bawah koordinasi bupati. Data dari desa akan dikirim ke pusat untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil.
Selain melalui Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat juga didorong berpartisipasi secara digital. Warga dapat menyampaikan usul maupun sanggahan melalui Aplikasi Cek Bansos, Command Center Kemensos di nomor 171 atau 021-171, serta WhatsApp Center 08877 171 171.
Mekanisme ini diharapkan mampu mencegah terjadinya salah sasaran, seperti penerima bantuan yang sebenarnya telah memiliki aset memadai.
Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial sepanjang 2025, hampir dua juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos. Temuan tersebut menjadi dasar pentingnya pemutakhiran data secara berkala dan berkelanjutan.“Pemutakhiran ini adalah bentuk intervensi nyata pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial,” tegas Gus Ipul.
Dalam kunjungannya, Mensos juga menyempatkan diri menyaksikan penampilan siswa Sekolah Rakyat (SR) serta berdialog dengan kepala sekolah dan para siswa. Ia menyampaikan bahwa sejak Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Jombang, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Bupati Warsubi menyambut positif pelaksanaan sosialisasi DTSEN sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran operator data desa dan pilar-pilar sosial.
“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap menghadirkan data yang faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten agar seluruh program bansos tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui sinergi pusat dan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menghadirkan sistem data sosial ekonomi yang lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan dukungan DTSEN, program bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Kegiatan sosialisasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif, dan berbasis data terpercaya demi kesejahteraan masyarakat Jombang.(Zafin)
