Banyuwangi, Kompasgrups.Com – Gelombang aksi masyarakat Banyuwangi yang bergerak menuju Jakarta tak hanya diisi oleh kaum pria. Di antara rombongan puluhan aktivis, tampak sejumlah srikandi yang turut ambil bagian dengan semangat dan keberanian tinggi. Kehadiran mereka menjadi simbol kuat bahwa perjuangan menyuarakan aspirasi publik melibatkan seluruh elemen, tanpa terkecuali.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah Sri Pratiwi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Independen Banyuwangi (LPK-IB). Dikenal aktif dalam isu sosial dan advokasi, ia berdiri di barisan depan menyuarakan tuntutan perbaikan penegakan hukum di Kabupaten Banyuwangi, Minggu (26/4/2026).
Di tengah tanggung jawab keluarga, Sri memilih meninggalkan rumah untuk bergabung dalam aksi ke ibu kota. Baginya, langkah ini bukan sekadar bentuk partisipasi, melainkan panggilan moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dinilai masih kerap terabaikan.
“Ini momentum penting. Apa yang terjadi di Banyuwangi harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Persoalan kita bukan hanya soal korupsi, tetapi juga menyangkut sektor pendidikan yang masih menyisakan banyak persoalan,” ujarnya.
Ia menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan yang hingga kini dinilai belum tertangani secara optimal. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
Dengan nada tegas, Sri melontarkan kritik terhadap kinerja aparat dan pemangku kebijakan yang dinilai belum maksimal merespons laporan masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Banyak laporan masyarakat yang tidak jelas ujungnya. Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh,” tegasnya.
Ia juga menyinggung lemahnya pengawasan yang membuka ruang terjadinya pelanggaran berulang.
“Dugaan pungli di sekolah ini seperti siklus yang terus berulang. Semua tahu, tapi minim tindakan nyata. Pemerintah daerah harus berani membuka data, melakukan audit transparan, dan menjatuhkan sanksi tegas. Jangan berhenti di imbauan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Sri menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum tanpa tebang pilih.
“Kalau ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau korupsi, jangan tunggu viral baru bergerak. Penegakan hukum harus independen, tidak boleh tunduk pada kepentingan tertentu,” imbuhnya.
Aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini diharapkan menjadi tekanan moral sekaligus dorongan konkret bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap persoalan daerah. Kehadiran para srikandi dalam barisan aksi juga mempertegas bahwa perjuangan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan adalah tanggung jawab bersama.(Tim).
