Jombang,Kompasgrups.com-Aliansi Inklusi Jombang menggelar diskusi publik dan bedah film dokumenter Pesta Babi sebagai ruang konsolidasi intelektual sekaligus wadah penyadaran politik bagi kalangan muda di Kabupaten Jombang. Kegiatan tersebut menjadi forum kritik terbuka terhadap praktik kolonialisme modern, eksploitasi sumber daya alam, hingga kebijakan pembangunan yang dinilai mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Acara yang berlangsung di Jombang itu dimoderatori oleh La Rayba Fie dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Didin Ahmad Sholahudin dari ICMI Jombang, Rohmadi dari DPD KNPI Jombang, serta Alfiyah Ashmad yang dikenal sebagai peneliti dan analis kebijakan publik.
Dalam diskusi tersebut, film Pesta Babi dijadikan bahan refleksi untuk melihat bagaimana kolonialisme dinilai masih berlangsung dalam bentuk baru. Para peserta diajak memahami bahwa dominasi ekonomi dan politik saat ini telah melahirkan praktik eksploitasi terhadap masyarakat adat, perampasan ruang hidup, serta penguatan oligarki melalui proyek investasi dan pembangunan berskala besar.
Rohmadi dari DPD KNPI Jombang menjadi salah satu pembicara yang menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Menurutnya, pola pembangunan yang diterapkan pemerintah saat ini masih mempertahankan watak pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Kita tidak bisa lagi bersikap sopan melihat bagaimana pemerintahan Prabowo hari ini melanjutkan watak pembangunan yang tidak manusiawi. Atas nama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, ruang hidup masyarakat adat digusur, lingkungan dihancurkan, dan suara kritis diredam dengan pendekatan keamanan yang represif,” tegas Rohmadi dalam forum diskusi.
Ia menilai pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal dibandingkan mendengarkan aspirasi masyarakat di akar rumput. Rohmadi juga menyoroti lemahnya gerakan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dalam mengadvokasi isu lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat.
Menurutnya, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton pasif di tengah kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial yang terus berlangsung. Ia mendorong lahirnya gerakan pemuda yang progresif dan berani membangun solidaritas langsung dengan masyarakat terdampak kebijakan negara.
“Anak muda tidak boleh tunduk pada narasi keberlanjutan palsu yang didengungkan pemerintah. Kita butuh gerakan yang radikal, progresif, dan berani bersolidaritas langsung dengan masyarakat yang ditindas oleh kebijakan ekstraktif negara. Jika pemerintah kehilangan kemanusiaannya, maka pemuda harus menjadi motor perlawanannya,” lanjutnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Alfiyah Ashmad. Dalam pemaparannya, ia menyebut bahwa krisis ekologis dan konflik agraria yang terjadi saat ini merupakan bagian dari persoalan struktural negara yang telah berlangsung lama.
Alfiyah mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019 pada era Presiden Joko Widodo yang menurutnya kini memberikan dampak lebih besar di masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia mencontohkan kondisi di Papua yang disebutnya sebagai “zona pengorbanan” atau sacrifice zone, di mana masyarakat adat harus menghadapi tekanan investasi skala besar yang dibarengi pendekatan militeristik. Selain itu, ia juga menyinggung berbagai bencana ekologis di wilayah Sumatra yang dinilai tidak ditetapkan sebagai bencana nasional agar negara terhindar dari tanggung jawab pemulihan lingkungan.
“Kerusakan ekologis hari ini adalah kejahatan negara (state-sponsored crime). Kebijakan kita gagal total melindungi rakyat karena regulasi dirancang bukan untuk keselamatan warga, melainkan untuk mengamankan kekayaan segelintir elite,” ujar Alfiyah.
Sementara itu, Didin Ahmad Sholahudin atau yang akrab disapa Gus Didin menegaskan pentingnya membangkitkan kembali semangat gerakan mahasiswa 1998 yang lahir dari keberanian melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa.
Menurutnya, realitas yang ditampilkan dalam film Pesta Babi bahkan belum sepenuhnya menggambarkan penderitaan yang dialami sebagian masyarakat Papua akibat berbagai konflik sosial dan kebijakan negara.
“Ketika politik nasional dibiayai dan disetir oleh oligarki, maka watak pemerintah pasti akan menjadi anti-rakyat. Simbol perlawanan di Papua adalah jeritan panjang atas penindasan yang terus direproduksi oleh kolonialisme domestik hari ini,” ungkap Gus Didin.
Melalui kegiatan ini, Aliansi Inklusi Jombang menegaskan pentingnya menjaga ruang-ruang diskusi kritis di tengah situasi sosial-politik yang dinilai semakin membatasi kebebasan berekspresi dan berpikir kritis.
Forum tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada kalangan muda untuk terus membangun solidaritas lintas sektor dalam memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup, serta penolakan terhadap berbagai bentuk pembangunan yang dianggap merugikan masyarakat dan masa depan ekologis bangsa.
Diskusi dan bedah film Pesta Babi ditutup dengan dialog terbuka antara peserta dan narasumber mengenai tantangan gerakan sosial di era modern, termasuk bagaimana membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak apatis terhadap persoalan lingkungan, hak masyarakat adat, dan praktik pembangunan yang dinilai eksploitatif.(Zafin)
