BANYUWANGI,Kompasgrups.Com– Polemik terkait keberadaan dan manfaat saham daerah pada tambang emas Tumpang Pitu kembali mencuat. Seorang warga Banyuwangi bernama Holili menyampaikan kritik terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait transparansi pengelolaan saham yang selama ini dikenal dengan istilah golden share.
Dalam video yang beredar di media sosial, Holili meminta Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai status kepemilikan saham daerah yang diperoleh dari perusahaan tambang emas di kawasan Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran.
Menurut Holili, sejak isu golden share pertama kali disampaikan kepada publik lebih dari satu dekade lalu, masyarakat belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan aset tersebut, termasuk nilai saham, manfaat yang diterima daerah, maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masyarakat Banyuwangi berhak mengetahui secara terbuka bagaimana status saham daerah itu saat ini. Berapa nilainya, berapa keuntungan yang sudah diterima daerah, dan sejauh mana manfaatnya untuk rakyat,” ujar Holili.
Ia menilai berbagai istilah yang pernah disampaikan kepada masyarakat, mulai dari golden share, saham daerah, hingga berbagai bentuk kerja sama lainnya, perlu dijelaskan kembali secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Holili juga menyoroti keberadaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini kerap dikaitkan dengan kontribusi perusahaan tambang. Menurutnya, CSR tidak bisa dijadikan tolok ukur utama manfaat investasi karena merupakan kewajiban perusahaan yang memang harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang dipertanyakan masyarakat bukan CSR-nya. Yang ingin diketahui adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam Banyuwangi dan berapa manfaat ekonominya yang benar-benar kembali kepada rakyat,” tegasnya.
Selain itu, ia mempertanyakan dampak keberadaan industri pertambangan terhadap pembangunan daerah. Menurut Holili, masyarakat masih perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai hubungan antara aktivitas pertambangan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, maupun pendapatan daerah.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kembali menghangatnya pembahasan mengenai golden share yang pernah diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada 2012 hingga 2014, Pemkab Banyuwangi menyatakan memperoleh skema golden share sebesar 10 persen dari pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu sebagai hasil renegosiasi dengan pihak perusahaan. Pemerintah daerah saat itu menyebut skema tersebut sebagai terobosan agar Banyuwangi memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus menyetor modal.
Sejumlah dokumen perusahaan juga mencatat adanya hibah saham kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dikaitkan dengan permintaan golden share tambang Tumpang Pitu.
Sementara itu, pada 2018 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pernah menyampaikan bahwa kepemilikan saham daerah dari skema golden share tersebut mencapai 229 juta lembar saham dengan nilai yang disebut telah meningkat hingga sekitar Rp580 miliar.
Meski demikian, Holili menilai masyarakat masih membutuhkan keterbukaan informasi yang lebih lengkap mengenai perkembangan aset tersebut hingga saat ini. Ia meminta pemerintah daerah, DPRD Banyuwangi, dan pihak perusahaan membuka ruang dialog publik guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
“Kalau memang semua berjalan baik dan memberikan manfaat bagi Banyuwangi, maka sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi adalah cara terbaik untuk menjawab keraguan publik,” pungkasnya. rabu (5/8/2026).
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun pihak perusahaan terkait pernyataan yang disampaikan Holili. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan yang berimbang.(Tim).
