BANYUWANGI,KOMPASGRUPS.COM– Proses relokasi pedagang Pasar Induk Banyuwangi yang hingga kini masih menuai berbagai keluhan kembali menjadi sorotan publik. Di tengah polemik tersebut, muncul pergantian Kepala Pasar Induk Banyuwangi yang dinilai memunculkan tanda tanya baru.
Info Warga Banyuwangi (IWB) menyoroti pergantian pejabat yang sebelumnya dijabat oleh Slamet. Organisasi masyarakat itu mempertanyakan urgensi mutasi yang dilakukan saat berbagai persoalan relokasi pedagang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.
Ketua IWB, Abi Arbain, menilai pejabat lama memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait kondisi riil di lapangan dibandingkan pejabat baru yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan berbagai persoalan yang dihadapi para pedagang.
"Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pergantian dilakukan ketika persoalan relokasi masih menyisakan banyak keluhan. Pejabat lama tentu memiliki data, catatan, dan pemetaan persoalan yang lebih lengkap karena selama ini berhadapan langsung dengan pedagang," ujar Abi Arbain.
Menurutnya, persoalan pasar tidak hanya berkaitan dengan penempatan lapak, tetapi juga menyangkut dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di lingkungan pedagang. Karena itu, penguasaan data dan pengalaman lapangan menjadi faktor penting dalam mencari solusi yang tepat.
IWB menilai pergantian pejabat di tengah proses relokasi berpotensi menghambat percepatan penyelesaian masalah apabila tidak diikuti dengan proses transfer informasi yang memadai.
"Kami khawatir proses penyelesaian persoalan menjadi kurang maksimal apabila pejabat yang baru belum sepenuhnya memahami akar persoalan yang selama ini terjadi. Mulai dari keluhan pedagang, tingkat keterisian lapak, hingga berbagai persoalan teknis yang berkembang di lapangan," katanya.
Abi menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan mutasi sebagai kewenangan pemerintah daerah. Namun, menurutnya, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan pergantian tersebut, terlebih ketika kondisi pasar masih menjadi perhatian banyak pihak.
"Kalau memang ada evaluasi tertentu tentu harus dijelaskan secara terbuka. Namun jika pejabat lama justru menguasai data dan memahami kondisi pasar, maka masyarakat berhak mengetahui alasan pergantian itu dilakukan. Transparansi penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah pedagang maupun masyarakat," tegasnya.
IWB juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyampaikan secara terbuka arah kebijakan penataan Pasar Induk Banyuwangi pascarelokasi, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjawab berbagai keluhan yang selama ini disampaikan para pedagang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai alasan pergantian Kepala Pasar Induk Banyuwangi maupun kaitannya dengan proses relokasi pedagang yang sedang berlangsung.
Sementara itu, sejumlah pedagang berharap pemerintah lebih fokus pada penyelesaian berbagai persoalan yang mereka hadapi, sehingga aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan normal dan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku ekonomi di pasar terbesar di Banyuwangi tersebut.(Tim)
