BANYUWANGI, KOMPASGRUPS.COM – Ratusan warga yang berasal dari lingkungan sekitar perkebunan menggelar aksi penyampaian aspirasi di area perkebunan milik PT Dinamika Nusa Agri (DNA), yang berada di Dusun Sumberberingin, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (20/11/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 100 orang tersebut dipicu tuntutan masyarakat terkait kejelasan hak atas lahan plasma yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga di sekitar wilayah perkebunan.
Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan sejumlah keberatan, terutama menyangkut proses pengajuan dan pendataan calon penerima lahan plasma yang dinilai belum transparan serta belum mengakomodasi kepentingan masyarakat desa setempat.
Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan belum jelasnya kepastian alokasi lahan plasma, tetapi juga menyangkut keterlibatan pemerintah desa dalam proses penentuan calon penerima manfaat.
Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah desa yang menjadi wilayah terdekat dengan lokasi perkebunan disebut tidak pernah dilibatkan dalam proses pengajuan maupun pendataan calon penerima lahan plasma.
Persoalan lain yang menjadi sorotan warga adalah informasi mengenai calon penerima lahan plasma yang disebut lebih mengutamakan pekerja perkebunan dengan domisili di luar desa, bahkan dari luar Kabupaten Banyuwangi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga menilai masyarakat yang selama ini tinggal berdampingan dengan aktivitas perkebunan semestinya mendapatkan perhatian dan kesempatan yang jelas dalam program plasma.
Tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahaan, warga juga melontarkan kritik terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mereka mendesak wakil rakyat, khususnya komisi yang membidangi persoalan perkebunan, untuk kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perkebunan PT DNA.
Warga meminta sidak ulang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan sekadar mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan.
Mereka juga mengingatkan agar DPRD tidak mudah menerima keterangan pihak perkebunan tanpa melakukan pemeriksaan dan pencocokan data secara langsung di lapangan.
Menurut warga, persoalan plasma harus dibuktikan melalui data dan fakta, mulai dari luas lahan, kewajiban perusahaan, mekanisme pendataan, hingga daftar calon penerima manfaat.
"Kami berharap DPRD benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan hanya menerima keterangan pihak kebun begitu saja. Semua harus berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar retorika atau pernyataan yang justru berpotensi menguntungkan kepentingan perusahaan. Yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan masyarakat," papar salah seorang warga Kalibaru Manis.
Bagi masyarakat, kehadiran DPRD diharapkan mampu memberikan pengawasan objektif sekaligus memastikan persoalan plasma tidak berhenti pada kegiatan sidak, audiensi, maupun pertemuan formal tanpa tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, meminta persoalan tuntutan plasma masyarakat sekitar perkebunan PT DNA segera menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
Abi menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap data, mekanisme penentuan calon penerima, serta pelaksanaan kewajiban perusahaan apabila memang terdapat kewajiban penyediaan lahan plasma berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada komunikasi maupun penyampaian penjelasan secara normatif.
"Persoalan ini harus segera menjadi atensi pihak terkait. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, karena jika ditemukan adanya hak masyarakat yang diabaikan atau kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Karena itu, semuanya harus dibuka berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Abi Arbain.
Menurutnya, kepentingan masyarakat sekitar harus menjadi perhatian dalam penyelesaian persoalan tersebut. Ia berharap DPRD, pemerintah daerah, serta instansi berwenang tidak hanya melakukan pemantauan secara administratif, tetapi juga memastikan fakta di lapangan.
Dalam perkembangan penyampaian aspirasi tersebut, Askep PT DNA, Yoda Pratama, bersama pihak terkait, termasuk unsur pengamanan perusahaan, berada di lokasi saat persoalan tuntutan masyarakat disampaikan.
Warga berharap pihak perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengajuan plasma, persyaratan calon penerima, dasar penetapan penerima, serta alasan pemerintah desa setempat disebut tidak dilibatkan.
Bagi warga, tuntutan plasma bukan sekadar persoalan pembagian lahan, melainkan menyangkut pemerataan manfaat dan kejelasan hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Dinamika Nusa Agri belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan perwakilan awak media melalui pesan singkat WhatsApp terkait tuntutan warga, mekanisme penetapan calon penerima plasma, serta keluhan mengenai dugaan lebih diprioritaskannya pekerja dari luar wilayah desa.
Publik kini menantikan langkah konkret DPRD Banyuwangi untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pemeriksaan lapangan berbasis data. Dengan demikian, fungsi pengawasan legislatif benar-benar berjalan dan penyelesaian persoalan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan menghasilkan kejelasan bagi masyarakat sekitar perkebunan.(tim)
