BANYUWANGI, KOMPASGRUPS.COM – Gagasan Laksda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP melalui pesan publik bertajuk “Hukum Tegak, Nelayan Sejahtera” mendapat dukungan dari Aliansi Masyarakat Blambangan Bersatu (AMBB).
AMBB menilai pesan tersebut mengangkat persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir, khususnya mengenai kepastian hukum, perlindungan nelayan kecil, pemberantasan praktik ilegal di laut, serta keberlanjutan sumber daya kelautan.
Dalam pesan publiknya, Nazali Lempo menekankan bahwa nelayan harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum agar dapat menjalankan aktivitas melaut secara aman, tenang, dan berkelanjutan. Penegakan hukum di laut, menurut gagasan tersebut, tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya kelautan.
AMBB menilai gagasan tersebut relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Nelayan kecil dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan regulasi, akses terhadap sumber daya kelautan, persaingan dengan aktivitas penangkapan yang berpotensi merugikan, hingga kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang lebih kuat.
“Apa yang disampaikan Bapak Nazali Lempo menyentuh persoalan mendasar masyarakat pesisir. Nelayan membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan nyata agar dapat bekerja dengan aman serta memperoleh kesejahteraan yang layak,” ujar perwakilan AMBB.
Menurut AMBB, penegakan hukum yang konsisten menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan nelayan kecil, tidak berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan di wilayah laut.
Di sisi lain, AMBB juga menilai pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut perlu diperkuat. Selain berpotensi merugikan nelayan yang menjalankan aktivitas secara legal, praktik ilegal juga dapat memberikan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem laut.
“Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, praktik-praktik yang merugikan nelayan dapat diminimalisir. Pada saat yang sama, ekosistem laut harus tetap dijaga agar manfaat sumber daya kelautan dapat dirasakan bukan hanya saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang,” lanjutnya.
AMBB berharap gagasan “Hukum Tegak, Nelayan Sejahtera” tidak berhenti pada pesan publik semata. Menurut mereka, diperlukan langkah konkret melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum yang transparan, perlindungan terhadap nelayan kecil, serta kebijakan yang memastikan masyarakat pesisir memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya kelautan.
AMBB juga menekankan bahwa kesejahteraan nelayan dan kelestarian laut merupakan dua hal yang saling berkaitan. Laut merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir sekaligus bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya.
“AMBB mendukung gagasan yang bertujuan memperkuat penegakan hukum, melindungi nelayan kecil, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat pesisir. Pesan Laksda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo menjadi pengingat bahwa tegaknya hukum di laut harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tegas AMBB.
AMBB berharap perhatian terhadap masyarakat pesisir dapat diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata, sehingga penegakan hukum, perlindungan nelayan, keberlanjutan sumber daya laut, serta kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara beriringan.(Tim)
