BANYUWANGI,KOMPASGRUPS.COM – Berbagai persoalan yang masih dikeluhkan pedagang pasca dibukanya kembali Pasar Induk Banyuwangi akhirnya dibawa langsung ke hadapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Melalui audiensi yang digelar Rabu (7/10/2026), Info Warga Banyuwangi (IWB) bersama perwakilan pedagang menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan meski pasar telah kembali beroperasi.
Audiensi yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Banyuwangi, Drs. H. Bram Kusnanto, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Alief Rachman Kartiono, Kepala Diskopumdag Banyuwangi, serta Kabid Pasar tersebut berlangsung terbuka. Namun bagi para pedagang, pertemuan itu bukan sekadar forum menyampaikan aspirasi, melainkan upaya mencari kepastian atas berbagai persoalan yang selama ini mereka rasakan di lapangan.
Dalam audiensi tersebut, pedagang menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penempatan lapak yang dinilai masih menyisakan pertanyaan, fasilitas pasar yang belum sepenuhnya mendukung aktivitas perdagangan, hingga berkembangnya informasi terkait dugaan pungutan liar yang dianggap perlu ditelusuri secara serius dan transparan.
Ketua IWB, Abi Arbain, menegaskan bahwa revitalisasi pasar tidak boleh hanya diukur dari berdirinya bangunan baru atau dibukanya kembali aktivitas perdagangan. Menurutnya, keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana pasar mampu memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan kepastian bagi para pedagang yang menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut.
"Kami datang bukan untuk mencari sensasi atau memperpanjang polemik. Kami membawa suara pedagang yang berharap ada solusi nyata. Pasar sudah diresmikan dan dibuka, maka berbagai persoalan yang masih menjadi keluhan harus segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang jelas," tegas Abi.
Menurut Abi, salah satu hal yang paling dibutuhkan pedagang saat ini adalah kepastian. Sebab, ketidakjelasan dalam penataan maupun pelayanan berpotensi menimbulkan keresahan berkepanjangan di kalangan pedagang.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Banyuwangi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan. Bahkan terkait adanya informasi mengenai dugaan pungli, pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik yang bertentangan dengan aturan apabila ditemukan bukti dan fakta di lapangan.
Bagi IWB, pernyataan tersebut merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun pihaknya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan audiensi tidak berhenti pada komitmen yang disampaikan dalam ruang rapat.
"Yang ditunggu pedagang bukan sekadar pernyataan, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan. Persoalan lapak harus jelas, fasilitas harus berfungsi optimal, pelayanan harus transparan, dan apabila ada dugaan pelanggaran maka harus ditindak sesuai ketentuan. Kepercayaan publik dibangun melalui tindakan, bukan hanya wacana," ujar Abi.
IWB memastikan akan terus mengawal perkembangan Pasar Induk Banyuwangi sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi para pedagang. Menurutnya, pasar rakyat yang telah menelan anggaran besar dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan pedagang serta masyarakat luas.
"Kami menghargai keterbukaan Pemkab Banyuwangi dalam menerima aspirasi. Namun pengawalan akan terus kami lakukan hingga seluruh persoalan yang disampaikan pedagang benar-benar mendapatkan tindak lanjut yang terukur. Harapan pedagang sederhana, yakni dapat berusaha dengan tenang, nyaman, dan mendapatkan perlakuan yang adil," pungkasnya.(AGUS/GITO)
