-->

Food

Nunggak Sekitar Rp18 Juta, Dua Mobil Warga Jombang Diduga Ditarik BFI, Muncul Tagihan Rp327 Juta

Senin, Oktober 05, 2026, 7:12:00 PM WIB Last Updated 2026-10-05T12:12:13Z

 


JOMBANG,KOMPASGRUPS.COM – Persoalan penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan kembali mencuat di Kabupaten Jombang. Kali ini, seorang debitur berinisial CW melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk. Cabang Jombang terkait penarikan dua unit kendaraan yang dinilai dilakukan secara tidak semestinya.


Kasus tersebut menjadi perhatian setelah pihak debitur mempersoalkan proses penarikan dua mobil miliknya, yakni Suzuki New Ertiga tahun 2018 dan Honda Mobilio tahun 2015. Kuasa hukum CW, Sandy Dolorosa H., S.H., C.ME., C.NNLP., CM.NLP., C.NS. dari Kantor Hukum Sandy Dolorosa & Associates, menyampaikan sejumlah keberatan atas proses yang dialami kliennya.


Menurut Sandy, berdasarkan perhitungan per 23 September 2026, total tunggakan angsuran kedua kendaraan tersebut berada di kisaran Rp18.598.000, di luar denda. Keterlambatan pembayaran disebut terjadi dalam beberapa periode, dengan rincian keterlambatan masing-masing unit antara lain 34 hari dan 3 hari serta 52 hari dan 21 hari.


Persoalan kemudian berkembang setelah pihak BFI Finance Jombang menerbitkan Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang tertanggal 25 September 2026. Menurut pihak kuasa hukum, dalam surat tersebut tercantum nilai pelunasan yang mencapai Rp327.254.115.


Sandy mempertanyakan besarnya nilai tersebut karena di dalamnya disebut terdapat biaya penarikan kendaraan yang mencapai Rp19 juta untuk masing-masing mobil. Menurutnya, nominal tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihak debitur karena dinilai tidak sebanding dengan jumlah tunggakan angsuran yang sebelumnya disebut sekitar Rp18,5 juta.


Kuasa hukum CW kemudian membeberkan kronologi penarikan kendaraan yang menurutnya berlangsung dengan cara yang membuat kliennya merasa tertekan. CW disebut sempat didatangi di tempat kerja dan mendapatkan teguran keras dari pihak yang mengaku sebagai pimpinan BFI Finance.


Dalam pertemuan tersebut, CW kemudian diarahkan datang ke kantor cabang. Menurut Sandy, kliennya mendapatkan penjelasan agar menghadirkan kedua kendaraan dengan alasan untuk membuka blokir pembayaran angsuran. Atas komunikasi tersebut, CW akhirnya menghadirkan kedua kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.


Persoalan semakin rumit ketika keluarga CW datang dengan membawa uang tunai dengan maksud menyelesaikan tunggakan pada hari yang sama. Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukum, pembayaran tersebut tidak diterima oleh pihak BFI Finance sehingga penyelesaian tunggakan tidak dapat dilakukan pada saat itu.


Sandy juga menyebut adanya dugaan penundaan proses hingga melewati jam pelayanan. Setelah itu, CW disebut diminta menandatangani formulir pada malam hari, sekitar pukul 21.00 WIB atau lebih. Kuasa hukum menduga formulir yang ditandatangani tersebut sebelumnya dalam keadaan kosong dan kemudian diisi secara sepihak.


Dalam proses tersebut, lanjut Sandy, kunci kendaraan ditahan dan CW disebut tidak diperbolehkan mengambil barang-barang pribadi yang berada di dalam mobil. CW akhirnya pulang tanpa membawa kedua kendaraan miliknya.


Atas kejadian tersebut, Sandy mengingatkan agar pihak BFI Finance tidak hanya berpedoman pada dokumentasi berupa foto maupun tanda tangan penyerahan kendaraan. Menurutnya, pihak kuasa hukum memiliki bukti dan kronologi yang akan digunakan untuk menguji apakah penyerahan kendaraan tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela atau terjadi karena adanya tekanan.


“Jangan jumawa merasa punya bukti tanda tangan dan foto. Kami pegang bukti rinci dan runtut bahwa ini murni modus operandi mereka,” tegas Sandy.


Sandy menilai dokumen penyerahan kendaraan tersebut perlu diuji dari sisi hukum. Ia menyebut adanya dugaan cacat kehendak dalam proses penandatanganan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1323, dan Pasal 1328 KUHPerdata. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia.


Selain kasus CW, Sandy mengaku pernah mendengar sejumlah keluhan dari masyarakat lain yang mengaku mengalami persoalan serupa dengan pihak BFI Finance Jombang. Namun, menurutnya, keluhan tersebut sejauh ini masih sebatas komunikasi atau sharing dan belum seluruhnya masuk dalam pendampingan hukum secara resmi.


Sebagai langkah hukum awal, pihak CW melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi bernomor 2509/SOM/JBG/IX/2026. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur serta jajaran Direksi BFI Finance di tingkat pusat.


Melalui somasi tersebut, pihak CW meminta agar kedua kendaraan dikembalikan dalam kondisi utuh serta memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai jumlah tunggakan yang sebenarnya. 


Sandy menyatakan apabila somasi tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang diharapkan, pihaknya menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa laporan kepada kepolisian, pengaduan kepada OJK, serta gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti kerugian.(Zafin)

Komentar

Tampilkan

  • Nunggak Sekitar Rp18 Juta, Dua Mobil Warga Jombang Diduga Ditarik BFI, Muncul Tagihan Rp327 Juta
  • 0

Terkini

Music