BANYUWANGI, KOMPASGRUPS.COM – Polemik pengadaan lahan plasma yang dikaitkan dengan PT DNA di wilayah pangkuan Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, kembali menjadi sorotan. Persoalan yang sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media online tersebut kini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengusulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati.Rabu (21/11/2026)
Di tengah tuntutan ratusan warga yang meminta kejelasan mengenai lahan plasma, Kepala Desa Kalibaru Manis, Bayu, justru mengungkapkan kekhawatiran terkait tanda tangan yang sebelumnya pernah diminta oleh pihak pengurus koperasi.
Bayu menjelaskan, pada waktu itu memang terdapat perwakilan pihak perkebunan Lonsum yang meminta tanda tangan. Namun, menurutnya, permintaan tersebut bukan berkaitan dengan pengusulan CPCL, melainkan untuk kepentingan kepengurusan koperasi.
Persoalan menjadi semakin menarik ketika sejumlah nama yang tercantum dalam kepengurusan koperasi tersebut justru muncul dalam daftar CPCL calon penerima plasma.
Bayu mengaku khawatir tanda tangan yang awalnya diminta untuk kepentingan kepengurusan koperasi justru kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pengusulan CPCL.
“Awalnya memang ada pihak yang meminta tanda tangan kepada kami, tetapi sepengetahuan saya saat itu bukan untuk pengusulan CPCL, melainkan berkaitan dengan kepengurusan koperasi. Saya justru khawatir tanda tangan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam proses pengusulan CPCL,” ungkap Bayu.
Bayu juga mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya telah menyampaikan keberatan terhadap nama-nama yang diusulkan. Alasannya, berdasarkan evaluasi yang diketahuinya, komposisi nama calon penerima justru lebih dominan berasal dari luar Desa Kalibaru Manis.
Bahkan, informasi yang berkembang menyebutkan terdapat nama-nama yang berasal dari luar Kecamatan Glenmore hingga Kabupaten Jember.
“Kalau memang program plasma ini diperuntukkan bagi masyarakat sekitar, tentu harus jelas siapa yang berhak dan bagaimana mekanisme penentuannya. Jangan sampai masyarakat Kalibaru Manis justru tidak mendapatkan manfaat, sementara nama-nama dari luar daerah masuk dalam daftar penerima,” tegasnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kriteria penerima, mekanisme verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam mengusulkan dan menetapkan nama-nama CPCL.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah telah diterbitkannya SK Bupati terkait penetapan nama-nama dalam program tersebut. Bayu berharap pemerintah daerah tidak hanya berpedoman pada dokumen yang sudah diterbitkan, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap proses administrasi yang melatarbelakanginya.
Menurutnya, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengusulan maupun penggunaan dokumen administrasi, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi.
“Yang kami harapkan adalah semuanya dibuka secara transparan. Kalau memang prosesnya sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan dengan dokumen yang jelas. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian administrasi, harus ada evaluasi. Jangan sampai persoalan ini menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Bayu Kades Kalibaru manis
Polemik ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui penjelasan lisan. Diperlukan keterbukaan dokumen untuk mengetahui bagaimana proses pengusulan CPCL dilakukan, siapa pihak yang mengajukan, serta apa dasar penetapan nama-nama yang tercantum dalam SK Bupati.
Sejumlah hal perlu mendapatkan penjelasan, mulai dari berita acara pembentukan koperasi, daftar kepengurusan, dokumen pengusulan CPCL, bukti persetujuan pihak terkait, hingga hasil verifikasi calon penerima plasma.
Pihak PT DNA, manajemen perkebunan Lonsum, pengurus koperasi, serta instansi pemerintah yang terlibat dalam proses penerbitan SK Bupati perlu memberikan klarifikasi.
Sebab, apabila benar terdapat persoalan dalam tahapan administrasi, maka penelusuran secara menyeluruh menjadi penting untuk memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.
Ratusan warga Kalibaru Manis kini menantikan kejelasan. Mereka membutuhkan kepastian mengenai siapa yang berhak menerima manfaat plasma dan bagaimana proses penetapannya dilakukan.
Program plasma yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar jangan sampai justru menyisakan polemik, ketidakpercayaan, dan dugaan ketidaktertiban administrasi.
Hingga berita ini disusun, persoalan penggunaan tanda tangan, mekanisme pengusulan CPCL, serta dasar penetapan nama-nama dalam SK Bupati masih membutuhkan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.(Tim)
