Jombang,KOMPASGRUPS com-Sorotan tajam diarahkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jombang menyusul berbagai persoalan yang dinilai mencerminkan ketimpangan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan cabang olahraga (cabor). Keluhan disampaikan oleh sejumlah pengurus cabor yang merasa tidak mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang adil, serta mempertanyakan pengelolaan dana hibah yang dinilai tidak transparan.
Salah satu permasalahan krusial diungkap oleh Dharu Suwandono, Sekretaris Cabang Olahraga Bulu Tangkis. Ia menyoroti ketimpangan dalam jadwal pertandingan yang dialami oleh atletnya. “Kami mengirimkan 16 atlet bulu tangkis untuk mengikuti kompetisi yang berlangsung selama 11 hari, tapi faktanya, KONI hanya memberikan dukungan untuk 7 hari pertandingan saja. Lalu 4 hari sisanya, kami harus ikut siapa? Ini jelas tidak masuk akal,” ujar Dharu dengan nada kecewa.
Ketidakpuasan ini bukan hanya terkait alokasi waktu, namun juga menyangkut kepercayaan terhadap kepengurusan KONI Jombang secara menyeluruh. Menurut Dharu dan sejumlah pengurus cabor lain, komunikasi yang dibangun KONI dengan cabor terkesan minim, bahkan cenderung tertutup dalam urusan pendanaan dan kebijakan.
Masalah juga mencuat pada cabor-cabor baru yang bersifat beregu, yang secara kebutuhan memerlukan dana dan logistik lebih besar. Namun, dalam praktiknya, tidak ada skema dukungan yang proporsional dari KONI. Hal ini menambah kesan adanya ketimpangan distribusi sumber daya antar cabang olahraga.
"Terkait pendanaan, KONI Jombang tercatat menerima dana hibah sebesar Rp2,25 miliar dari Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung seluruh aktivitas olahraga. Sejumlah cabang olahraga (cabor) meyakini bahwa jika dana tersebut dioptimalkan secara adil dan transparan, maka potensi prestasi atlet Jombang dapat meningkat secara maksimal.
Namun, KONI dinilai menjadikan agenda Porprov sebagai alasan utama penurunan dana pembinaan, yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk pengalihan isu terhadap lemahnya dukungan terhadap cabor lainnya."
Tak berhenti di situ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang juga telah mengalokasikan dana hibah tambahan sebesar Rp350 juta. Namun hingga kini, dana tersebut belum bisa dimanfaatkan. Ketidakjelasan ini menjadi pertanyaan besar bagi para pengurus cabor. “Dana dari DPRD katanya ada, tapi kami tidak bisa mengambil. Kenapa? Ada apa ini? Teman-teman dari berbagai cabor juga mempertanyakan hal yang sama,” tambah salah satu pengurus cabor lainnya.
Kondisi ini memunculkan desakan agar pengelolaan dana dan kebijakan di tubuh KONI Jombang dilakukan secara transparan dan profesional.para pengurus cabor menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, mengingat seluruh pendanaan berasal dari uang rakyat yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung prestasi atlet daerah.
“Kami di cabor berharap, mulai sekarang ada keterbukaan soal pendanaan. Jangan hanya angka global yang diumumkan. Berapa yang digunakan untuk operasional, berapa untuk pembinaan, berapa untuk pertandingan, itu harus jelas. Ini demi kemajuan olahraga di Jombang,” tegasnya.
Sejumlah pihak kini mendorong agar pemerintah daerah, DPRD, hingga KONI pusat melakukan evaluasi terhadap sistem dan kinerja KONI Jombang. Tujuannya tak lain adalah memastikan agar semangat olahraga di Kabupaten Jombang tidak tercederai oleh persoalan tata kelola yang kurang transparan, dan agar seluruh cabor bisa mendapatkan perlakuan adil dalam menunjang prestasi atlet di masa depan.(Zafin)
0 Komentar