JOMBANG, KOMPASGRUPS.com – Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) yang akan diluncurkan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juli 2025. Program yang menyasar kelompok masyarakat miskin ini dijalankan di berbagai daerah, dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Mojoagung ditetapkan sebagai salah satu titik prioritas nasional.
Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan bahwa Pemkab Jombang tidak akan setengah hati dalam mengawal program tersebut. Ia menyatakan bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan akses pendidikan yang layak dan bermartabat bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Ini bukan sekadar proyek. Ini adalah mandat kemanusiaan. Maka kami pastikan semua sumber daya pemerintah daerah dikerahkan untuk menjamin keberhasilan program ini,” tegas Warsubi saat ditemui usai rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten, Sabtu (21/6/2025).
Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyelesaikan sejumlah tahapan administratif sebagai bentuk keseriusan. Di antaranya, proses penetapan siswa baru telah dirampungkan melalui SK Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025, termasuk penyelesaian perjanjian kerja sama penggunaan lahan dan bangunan SKB Mojoagung. Hal ini menjadikan Jombang sebagai salah satu daerah paling siap dalam pelaksanaan SR secara nasional.
Dari sisi infrastruktur, Pemkab Jombang juga terus memacu proses renovasi gedung SKB Mojoagung agar sesuai standar operasional. Monitoring yang dilakukan oleh tim dari Sekretariat Negara dan BPKP Jawa Timur menunjukkan bahwa progres pembangunan dinilai sangat memuaskan. Meski begitu, terdapat beberapa hambatan teknis yang masih dalam proses penyelesaian.
“Kebutuhan daya listrik 23.000 KWH, dapur yang belum memenuhi standar Kementerian PU, dan instalasi internet masih menjadi pekerjaan rumah. Tapi semua ini sedang dikejar dengan tenggat yang ketat,” ujar Warsubi.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jombang, Purwanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kebutuhan tenaga kependidikan yang mencakup wali asuh, satpam, juru masak, hingga cleaning service. Namun, proses perekrutan masih terganjal karena Kementerian Sosial memiliki jalur internal rekrutmen tersendiri.
“Kami tetap lakukan koordinasi lintas instansi. Pak Bupati tegas: tidak boleh menunggu. Kami lakukan pendekatan aktif ke pusat agar semua komponen bisa segera terpenuhi,” ujar Purwanto.
Selain itu, untuk pengembangan jangka panjang, Pemkab Jombang juga telah menyusun SK pengadaan lahan tambahan yang saat ini sedang menunggu penandatanganan final serta penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR dan Kemensos. Langkah-langkah hukum juga tengah dipersiapkan agar proses ke depan berjalan lancar tanpa hambatan.
Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin agar tetap mendapatkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Di tengah tantangan birokrasi dan keterbatasan sumber daya, Jombang justru tampil sebagai daerah yang paling progresif dalam mewujudkan amanah konstitusional tersebut.
“Kami ingin SKB Mojoagung menjadi percontohan nasional, bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga manajemen dan semangat sosial. Ini tentang keadilan sosial dan kesetaraan akses pendidikan,” tegas Warsubi.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan secara resmi pada 14 Juli 2025, bertepatan dengan peluncuran nasional oleh Presiden RI. Hingga saat ini, semua persiapan di Jombang terus dimatangkan agar pelaksanaan tidak hanya seremonial, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan koordinasi lintas sektor, komitmen kepala daerah, dan dorongan partisipatif dari masyarakat, Pemkab Jombang berharap SR di SKB Mojoagung menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia.(Zafin)
0 Komentar