Jombang,KOMPASGRUPS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang rutin digelar setiap akhir pekan di pusat kota Jombang. Evaluasi ini dilakukan untuk menata jalur kegiatan dan mengatur zona pedagang agar CFD tetap berjalan lancar, nyaman, serta tidak mengganggu fasilitas pelayanan publik.
Langkah evaluasi ini dilakukan setelah tim pemantau dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang selama dua pekan terakhir mencatat sejumlah persoalan di lapangan. Beberapa masalah yang muncul antara lain pedagang yang masih nekat berjualan di tengah jalan dan area simpang selatan Perhutani — yang seharusnya steril dari aktivitas jual beli — serta potensi kemacetan di jalur akses menuju RSUD Jombang akibat padatnya pengunjung.
“Selama dua minggu ini kami turun langsung memantau kondisi CFD. Memang sebagian besar pedagang sudah patuh, tetapi kemarin masih ditemukan yang berjualan di simpang selatan Perhutani. Padahal area itu harusnya bersih,” jelas Kepala Dishub Jombang, Budi Winarno, saat ditemui di kantornya, Selasa (15/7/2025).
Menurut Budi, salah satu fokus utama evaluasi adalah menjaga jalur CFD tetap steril, khususnya di sisi selatan yang sering dipadati pengunjung dari arah Pos Kota dan Stasiun. Hal ini penting supaya jika ada kendaraan darurat seperti ambulans melintas, jalur bisa segera dibuka.
“Kalau dari utara, jalurnya lebih aman mulai dari Ringin Contong. Tetapi dari selatan ke arah RSUD sering padat. Jadi saya sudah perintahkan personel untuk berjaga di titik rawan agar jika ada ambulans lewat bisa cepat diberi jalan. Tentu saja kami juga minta kerja sama dari pedagang dan pengunjung untuk lebih peduli,” tambah Budi.
Selain menempatkan personel pengawas di titik-titik strategis, Dishub juga akan mengedepankan pendekatan persuasif kepada pedagang agar mau bergeser dari zona-zona terlarang dan tidak menumpuk di jalur layanan publik. Area yang diharapkan menjadi pusat aktivitas adalah jalur mulai perempatan RSUD hingga utara menuju Ringin Contong dan sekitar Bank BCA Pusat.
Hasil pemantauan lapangan ini, lanjut Budi, nantinya akan disusun menjadi bahan kebijakan lanjutan. Termasuk kemungkinan revisi terhadap regulasi yang ada, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 61 Tahun 2022 tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.
“Kalau memang perlu, kita akan kaji opsi-opsi penyesuaian. Misalnya CFD hanya digelar dua minggu sekali atau sebulan sekali, atau jaraknya dipangkas dari Ringin Contong sampai depan Polres saja. Yang penting, fasilitas publik seperti layanan kesehatan tidak terganggu, tetapi ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” terangnya.
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa penataan ulang jalur CFD tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Semua pihak, baik pedagang, pengunjung, maupun penyedia layanan publik, harus dilibatkan agar kebijakan baru dapat diterima semua kalangan.
“Perbup lama memang tidak terlalu detail soal jalur harus di satu sisi jalan. Jadi kalau mau diubah, harus dipertimbangkan matang-matang dan dicari jalan tengahnya,” katanya.
Budi juga menambahkan bahwa Pemkab berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan keberlangsungan ekonomi rakyat.
“Intinya, CFD tetap jalan, masyarakat tetap bisa mencari nafkah, tapi layanan publik seperti ambulans dan rumah sakit juga tidak terganggu,” ujarnya.
Senada dengan itu, Bupati Jombang H. Warsubi juga menegaskan bahwa evaluasi total CFD adalah langkah penting untuk memastikan semua kepentingan terakomodasi.
“Evaluasi ini harus menyeluruh, tetapi tidak boleh melupakan kebutuhan masyarakat. Layanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas umum lain tidak boleh terhambat. Tapi kegiatan ekonomi juga tetap berjalan. Itu yang kami utamakan. Kita akan cari solusi yang lebih baik dan diterima semua pihak,” pungkasnya.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh ini, Pemkab berharap pelaksanaan CFD berikutnya bisa lebih tertib, aman, nyaman, dan membawa manfaat optimal bagi warga Jombang.(Zafin)
0 Komentar