Banyuwangi, KOMPASGRUPS.COM - Pernyataan kontroversial seorang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito dari Fraksi Gerindra, terkait dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) di salah satu desa, memicu reaksi keras dari kalangan kepala desa. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi, Andre, angkat bicara dan menyayangkan tuduhan yang dianggap prematur dan berpotensi merusak citra pelayanan desa.
Pernyataan Suwito tersebut viral melalui unggahan video di akun Instagram @timesbanyuwangi. Dalam video tersebut, Suwito menyinggung adanya praktik penyetoran sebagian dana bansos yang diterima warga kepada pihak desa.
"Orang-orang tadi yang sudah mengambil uang kan disuruh bawa 600.000 ribu ke desa itu, wajib setor, kalau gak disetor besok tidak akan dapat bantuan. Jadi orang yang sudah ngambil tadi mungkin mau beli telor, mungkin beli vitamin beli apa kan bingung, jadi orang itu nangis kerumahlah," ujar Suwito dalam video tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dirinya bersama Camat dan Dinas Sosial Singojuruh mengetahui adanya praktik pengambilan BPNT dan PKH yang mengharuskan penerima menyisakan sebagian dana di ATM.
Ketua Apdesi Banyuwangi, Andre, dengan nada geram menyampaikan bahwa tuduhan tersebut perlu diluruskan atau dibuktikan terlebih dahulu agar marwah desa tetap terjaga dan tidak memunculkan asumsi negatif di mata publik.
"Kami sangat menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh oknum anggota DPRD tersebut. Tuduhan ini sangat serius dan dapat mencoreng nama baik seluruh desa di Banyuwangi. Kami harap yang bersangkutan segera melakukan klarifikasi ke publik, sebab tuduhannya masih butuh verifikasi," tegas Andre.
Andre juga menekankan bahwa Apdesi Banyuwangi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi nama baik desa-desa di Banyuwangi. "Kami tekankan sekali lagi kepada oknum anggota DPRD tersebut untuk secepatnya memberikan klarifikasi ke publik agar asumsi negatif tidak terus berkembang. Jika tidak ada klarifikasi dan bukti yang jelas, kami tidak akan segan untuk mengambil langkah hukum," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KOMPASGRUPS.COM masih berupaya menghubungi Suwito untuk mendapatkan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut. Diharapkan, klarifikasi dari pihak terkait dapat memberikan kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. (Tim)
