BANYUWANGI,Kompasgrups.com – Polemik hubungan antara insan pers dan jajaran Polresta Banyuwangi kian menjadi perhatian publik. Sejumlah wartawan di Banyuwangi menyoroti pola komunikasi yang dibangun di bawah kepemimpinan Rofiq Ripto Himawan yang dinilai belum mencerminkan keterbukaan serta kesetaraan terhadap seluruh media.
Para jurnalis menduga adanya perlakuan diskriminatif terhadap profesi wartawan, baik dalam akses informasi, pelibatan kegiatan, maupun komunikasi kelembagaan. Kondisi itu dinilai mencederai prinsip kemitraan antara pers dan aparat penegak hukum dalam negara demokrasi.
“Pers bukan alat legitimasi kekuasaan. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi undang-undang. Karena itu tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap profesi wartawan,” ujar salah satu jurnalis Banyuwangi.
Kekecewaan insan pers muncul karena sejumlah wartawan merasa tidak mendapatkan ruang komunikasi yang setara dengan media tertentu. Situasi tersebut memunculkan kesan adanya pola hubungan eksklusif yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap keterbukaan institusi.
Padahal, dalam sistem demokrasi modern, pers memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi jembatan informasi antara negara dan masyarakat. Hubungan aparat penegak hukum dengan media seharusnya dibangun secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Sejumlah wartawan bahkan menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pimpinan tertinggi institusi Polri. Mereka meminta Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri melakukan evaluasi terhadap pola kepemimpinan dan komunikasi di lingkungan Polresta Banyuwangi.
“Kapolri harus turun melakukan evaluasi. Jangan sampai di daerah muncul kesan ada pembatasan atau diskriminasi terhadap insan pers. Ini menyangkut marwah institusi dan komitmen Polri terhadap keterbukaan publik,” tegas salah satu wartawan lainnya.
Menurut mereka, evaluasi tersebut penting agar semangat Presisi yang selama ini digaungkan institusi Polri benar-benar dirasakan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan media.
Para jurnalis juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk permusuhan terhadap kepolisian. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus masukan agar hubungan pers dan aparat penegak hukum tetap berjalan sehat, profesional, dan saling menghormati tugas masing-masing.
“Kalau komunikasi dengan media dibangun secara tertutup dan tebang pilih, maka publik tentu akan bertanya: ada apa sebenarnya di balik sikap itu?” pungkas seorang jurnalis senior di Banyuwangi.(tim)
