Sejumlah penonton mengaku kecewa setelah mendapati tarif parkir sepeda motor yang sebelumnya Rp3.000 tiba-tiba naik menjadi Rp5.000 tanpa adanya pemberitahuan resmi. Bahkan, pada karcis parkir yang diterima pengunjung masih tercetak nominal Rp3.000, namun dicoret dan diganti secara manual menjadi Rp5.000.
“Kok tidak seperti biasanya. Di karcis masih tertulis tiga ribu rupiah, tapi diminta bayar lima ribu rupiah,” ujar salah seorang penonton yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan dari masyarakat mengenai dasar kenaikan tarif parkir yang diberlakukan di area luar stadion. Sejumlah warga bahkan menduga adanya praktik pungutan liar (pungli) karena perubahan tarif dilakukan tanpa kejelasan regulasi maupun sosialisasi kepada pengunjung.
Diketahui, petugas parkir yang bertugas di area Stadion RTH Maron merupakan bagian dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang dilibatkan dalam pengelolaan parkir saat pertandingan berlangsung. Meski demikian, masyarakat tetap meminta adanya transparansi terkait penetapan tarif parkir agar tidak menimbulkan keresahan maupun asumsi negatif di tengah publik.
Dalam aturan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Banyuwangi, penggunaan karcis resmi dan penetapan tarif parkir wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Karcis parkir seharusnya memuat nominal resmi tanpa adanya perubahan manual yang berpotensi menimbulkan kebingungan maupun dugaan pelanggaran administrasi.
“Kalau memang ada kenaikan tarif, seharusnya ada dasar hukumnya dan karcis baru yang resmi. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan,” ungkap salah seorang warga.
Sorotan juga datang dari RF, pengamat pajak Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, perubahan nominal pada karcis parkir tanpa penjelasan resmi berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola retribusi dan transparansi pendapatan.
“Nominal pada karcis parkir merupakan bagian dari administrasi resmi. Ketika ada perubahan tarif secara mendadak tanpa pembaruan karcis maupun penjelasan kepada masyarakat, tentu hal itu memunculkan pertanyaan besar,” tegas RF
Ia menambahkan, pengelolaan parkir dalam kegiatan berskala besar seperti turnamen sepak bola seharusnya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai semangat olahraga dan hiburan masyarakat justru tercoreng oleh persoalan parkir. Semua harus jelas, baik tarif, pengelola, maupun alur pertanggungjawabannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Genteng Kulon, Supandi, hingga berita ini ditulis masih belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait keluhan masyarakat atas kenaikan tarif parkir di area Stadion RTH Maron tersebut.sementara awak media terus berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak kades.
Masyarakat berharap pihak panitia turnamen, pengelola stadion, serta instansi terkait segera melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan resmi agar polemik tarif parkir tidak menimbulkan keresahan di tengah tingginya antusiasme warga menyaksikan ajang sepak bola bergengsi di Banyuwangi.(tim)
