BANYUWANGI,Kompasgrups.com– Suasana ruang diskusi terasa begitu panas dan penuh kegelisahan kebangsaan. Pada Senin, 8 Juni 2026, bertempat di kampus Universitas Tagama (UNTAG) Banyuwangi, terselenggara kegiatan diskusi publik yang diinisiasi dan dilaksanakan langsung oleh para mahasiswa kampus tersebut. Mengangkat isu strategis mengenai peran pemuda dalam mengkritisi kebijakan, acara ini menghadirkan Tiyo sebagai narasumber yang menyampaikan pandangan tajam dan mengejutkan mengenai peta politik saat ini, mulai dari persoalan etika kekuasaan hingga praktik uang politik yang membeludak. Menurutnya, seluruh fenomena yang terjadi hari ini memiliki pola yang bisa dijelaskan secara logis dan nyata.
Dalam pemaparannya, Tiyo menyinggung sejarah berkuasanya para pemimpin saat ini yang dinilainya penuh ketidakwajaran. Ia menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 sebagai titik awal yang mengubah aturan main. Jika sebelumnya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden adalah minimal 40 tahun, keputusan tersebut mengizinkan usia di bawahnya dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah.
"Kena dukun ini kena dukun. Pemuda asal Solo ini aslinya tidak bisa jadi Wakil Presiden. Tapi gara-gara keputusan MK itu, aturan berubah. Ini jelas pelanggaran etika, bahkan Mahkamah Kehormatan MK sendiri sudah menyatakannya demikian, karena ada hubungan keluarga antara Ketua MK dengan pihak yang diuntungkan," tegas Tiyo di hadapan para mahasiswa, aktivis, dan hadirin yang memadati ruangan.
Ia mempertanyakan kualitas pemerintahan yang dibangun dari dasar yang bermasalah. "Kalau dari awal kekuasaan saja sudah melanggar etika, mana mungkin dia akan berkuasa dengan benar? Hanya ada dua jenis orang yang berprasangka baik pada penguasa: orang yang tidak tahu apa-apa, atau orang yang ikut menikmati kekuasaannya," tambahnya, merujuk pada pemerintahan Prabowo.
Uang Politik Mengalir Rp1.000 Triliun
Masih menurut Tiyo, persoalan paling besar dan nyata dalam politik kita adalah soal uang. Ia mengutip pernyataan petinggi partai besar yang menyebutkan bahwa perputaran uang politik pada Pemilu 2024, mulai dari Pilkada hingga Pilpres, mencapai angka fantastis minimal Rp1.000 Triliun.
Angka yang disebutnya sungguh mengerikan jika dihitung secara rinci. "Ini di Banyuwangi misalkan, Bayangkan, untuk serangan fajar saja. Kalau ada 700.000 orang yang masing-masing diberi Rp200.000, itu sudah habis Rp140 Miliar. Itu baru biaya bagi-bagi uang, belum termasuk bayar influencer, buzzer, saksi, alat peraga, sampai biaya dukun," paparnya.
Ia kemudian menarik benang merah antara modal besar saat pencalonan dengan perilaku pejabat saat menjabat. Menurutnya, logika bisnis politik sangat sederhana namun mematikan bagi keuangan negara.
Rumus Pasti: Modal Besar = Pasti Korupsi
"Pasti masuk akal. Setiap kepala daerah, pejabat, hingga Presiden yang saat pemilunya memberi uang atau sogokan ke rakyat, PASTI akan korupsi saat berkuasa," tegas Tiyo dengan lantang. Ia secara tersirat juga menyinggung para pemimpin daerah, termasuk Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengenai mekanisme pengembalian modal politik tersebut.
Ia menjelaskan perbedaan makna korupsi di mata hukum dan kenyataan di lapangan. "Korupsi itu kalau sudah ketangkap KPK atau Jaksa. Kalau belum ketangkap, meskipun uangnya sudah diambil, dia tetap dianggap orang baik, dianggap pemimpin sukses. Padahal intinya sama saja," ungkapnya.
Yang paling penting, ia mengingatkan bahwa rakyat pun memiliki andil besar dalam lingkaran setan ini. "Jangan hanya salahkan pemimpinnya. Rakyat yang menerima uang serangan fajar, itu sama artinya rakyat sedang mengizinkan dan memberi lampu hijau bagi pemimpinnya untuk korupsi selama masa jabatan," ujarnya.
Untuk menjadi Bupati saja, lanjut dia, modal yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Padahal, gaji Bupati hanya sekitar Rp50 Juta per bulan. Dalam lima tahun menjabat, total penghasilan resmi tidak akan pernah cukup untuk menutup modal yang sudah dikeluarkan.
Dua Tesis Kacamata Politik
Di akhir pemaparan, Tiyo merangkum dua tesis jitu untuk membaca realitas politik saat ini yang bisa dijadikan pegangan bagi para mahasiswa dan pemuda.
Pertama, pejabat yang mengeluarkan uang besar saat pemilu pasti akan korupsi untuk mengembalikan modalnya.
Kedua, jangan mengira tidak ketangkap KPK berarti tidak korupsi.
"Pasti korup, karena kalau tidak korupsi, uang yang dia keluarkan tidak akan pernah bisa kembali. Itu kepastian mutlak," pungkas Tiyo yang disambut anggukan setuju dan tepuk tangan meriah dari para mahasiswa penyelenggara dan seluruh peserta diskusi.(Tim)
