BANYUWANGI, Kompasgrups.Com – Di tengah derasnya arus informasi digital yang kian sulit dibendung, sekelompok insan pers yang tergabung dalam Info Warga Banyuwangi (IWB) memilih berkumpul di sebuah warung kopi sederhana di kawasan Staiel, Kecamatan Genteng. Namun, pertemuan itu jauh dari sekadar obrolan santai. Dari meja-meja kopi tersebut mengalir diskusi kritis tentang masa depan pers, demokrasi, dan penegakan hukum di Indonesia.
Hadir dalam forum tersebut Selamet Solichin atau yang akrab disapa Mbah Semar selaku Pimpinan Umum Jejak-Indonesia.id, M. Dhofir dari Pasopati dan Kompas Grups, serta Herman Atmaja dari Sibernews.Co.Id dan beberapa wartawan KompasGrups.Com Pertemuan berlangsung hangat namun sarat gagasan mengenai peran strategis media dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Para peserta menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan tersebut bukan sekadar hak bagi wartawan, melainkan instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selamet Solichin (Mbah Semar) menilai tantangan terbesar dunia jurnalistik saat ini bukan hanya soal kecepatan informasi, melainkan bagaimana media mampu mempertahankan integritas di tengah maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi.
"Pers harus tetap berdiri di atas fakta. Ketika media kehilangan independensi dan verifikasi, maka yang terjadi adalah kekacauan informasi. Karena itu wartawan harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebenaran kepada publik," ujarnya.
Senada dengan itu, M. Dhofir menekankan pentingnya profesionalisme wartawan dalam setiap produk jurnalistik yang diterbitkan. Menurutnya, prinsip keberimbangan, akurasi, dan verifikasi harus tetap menjadi fondasi utama pemberitaan.
"Media memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran publik. Informasi yang disampaikan harus melalui proses jurnalistik yang benar sehingga mampu menjadi referensi yang terpercaya bagi masyarakat," katanya.
Dalam diskusi tersebut, perhatian khusus juga diberikan pada pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan hukum. Para wartawan sepakat bahwa media wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta tidak boleh menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Herman Atmaja menegaskan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.
"Media harus kritis terhadap berbagai persoalan publik, termasuk proses penegakan hukum. Namun kritik yang disampaikan harus tetap berdasarkan fakta, data, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pers bukan alat untuk menghakimi, melainkan sarana kontrol yang konstruktif," tegasnya.
Selain membahas dunia jurnalistik, forum tersebut juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Para peserta menilai seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Diskusi semakin berkembang pada pentingnya sinergi antara media, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Ketiganya dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman, demokratis, dan berkeadilan.
Bagi komunitas IWB, warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir kopi, melainkan ruang intelektual yang melahirkan berbagai gagasan kritis demi kepentingan masyarakat. Dari tempat sederhana tersebut, para wartawan memperkuat komitmen untuk menjaga marwah jurnalistik, memperjuangkan keterbukaan informasi publik, serta mengawal jalannya demokrasi dan supremasi hukum di Banyuwangi.
Pertemuan itu menjadi pengingat bahwa kekuatan pers tidak diukur dari seberapa cepat sebuah berita dipublikasikan, melainkan dari kemampuannya menjaga integritas, menjunjung tinggi etika jurnalistik, dan menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta. Dengan semangat tersebut, wartawan yang tergabung dalam IWB bertekad terus menjadi mitra masyarakat dalam mengawal pembangunan, keadilan, dan kehidupan demokrasi yang sehat. (Agus)
