(Foto Ilustrasi)
BANYUWANGI, KOMPASGRUPS.COM – Maraknya permintaan iuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi sorotan masyarakat. Fenomena yang hampir selalu muncul setiap menjelang bulan Agustus itu dinilai menjadi alarm bahwa dunia pendidikan belum sepenuhnya terbebas dari praktik pembebanan biaya kepada peserta didik dan orang tua siswa.
Memasuki akhir Juli 2026, sejumlah sekolah mulai menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Informasi tersebut disampaikan kepada siswa maupun perwakilan wali murid, termasuk terkait kebutuhan pendanaan untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Agustus.
Kondisi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah wali murid tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kecamatan Glenmore mengaku keberatan dengan adanya permintaan iuran yang dinilai rutin muncul setiap kali terdapat kegiatan sekolah.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Namun, ia berharap sekolah tidak menjadikan kegiatan tersebut sebagai alasan untuk membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa.
"Kalau hanya sekali mungkin tidak masalah. Tetapi hampir setiap ada kegiatan selalu ada iuran. Sekarang mau Agustusan juga sudah ada pemberitahuan. Kami berharap sekolah lebih bijak karena kondisi ekonomi setiap orang tua berbeda-beda," ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan wali murid lainnya. Menurutnya, semangat kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebersamaan tanpa menambah beban ekonomi keluarga siswa.
"Kami mendukung kegiatan lomba dan peringatan kemerdekaan. Anak-anak juga senang ikut kegiatan. Tetapi kalau harus selalu ada iuran yang nominalnya sudah ditentukan, tentu menjadi pertanyaan. Jangan sampai peringatan kemerdekaan justru menjadi beban bagi wali murid," katanya.
Masyarakat menilai bahwa semangat kemerdekaan yang diperingati setiap tahun seharusnya juga tercermin dalam dunia pendidikan. Kemerdekaan belajar dan akses pendidikan yang terjangkau dianggap lebih penting dibandingkan kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Selain itu, para wali murid berharap sekolah dapat mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi sukarela dalam setiap kegiatan. Transparansi penggunaan anggaran serta keterlibatan komite sekolah juga dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, sumbangan dari orang tua atau masyarakat pada prinsipnya harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak sekolah maupun instansi pendidikan terkait keluhan sejumlah wali murid tersebut. Namun, masyarakat berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat menjadi refleksi bersama agar dunia pendidikan benar-benar menghadirkan semangat kemerdekaan bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarganya.(Tim)
