BANYUWANGI,KOMPASGRUPS.COM– Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan para nelayan, pelaku usaha perikanan, serta pengepul ikan guna menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan.
Kunjungan ke TPI Muncar dilakukan usai Wapres meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias oleh masyarakat pesisir yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sektor perikanan.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, sejumlah nelayan menyampaikan keluhan terkait kondisi infrastruktur, akses permodalan, tata kelola pelabuhan, hingga proses perizinan yang dinilai masih cukup rumit bagi nelayan tradisional.
Wapres Gibran menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan bagian penting dari program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, berbagai persoalan yang menghambat produktivitas nelayan akan menjadi perhatian pemerintah.
"Pak Presiden memiliki prioritas besar terhadap ketahanan pangan nasional. Di Jawa Timur sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu sektor perikanan yang masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," ujar Gibran.
Menurut Wapres, kunjungannya ke TPI Muncar dilakukan untuk mendengar langsung kondisi yang dihadapi masyarakat nelayan. Ia mengaku sengaja menyempatkan diri datang setelah mendengar adanya berbagai keluhan dari para pelaku sektor perikanan.
"Sebenarnya hari ini saya tidak memiliki agenda ke sini, tetapi karena mendengar banyak keluhan dari nelayan, saya mampir untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Semua catatan dan aspirasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti," katanya.
Sementara itu, Umar, salah satu perwakilan nelayan Muncar, menyampaikan bahwa kerusakan infrastruktur jalan menjadi persoalan yang cukup mengganggu aktivitas distribusi hasil tangkapan ikan. Menurutnya, kendaraan pengangkut ikan kerap mengalami kerusakan akibat kondisi jalan yang kurang memadai.
Selain itu, ia juga meminta adanya penyederhanaan regulasi dan perizinan yang saat ini dinilai cukup membebani nelayan tradisional.
"Kami menghadapi banyak persyaratan perizinan yang harus diurus. Harapan kami ada kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional agar aktivitas melaut dan usaha perikanan bisa berjalan lebih mudah," ungkap Umar.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem perizinan sektor perikanan. Menurutnya, percepatan pelayanan dan penyederhanaan prosedur menjadi salah satu fokus yang sedang diupayakan.
Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.
Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi nelayan dapat segera memperoleh solusi, sehingga sektor perikanan Banyuwangi mampu berkembang lebih produktif dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional.(Atmaja).
