BANYUWANGI, KOMPASGROUPS.COM – Polemik pembangunan sumur bor yang dikerjakan Gapoktan Brantas di Desa Taman Sari, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan penjelasan dari pihak Gapoktan.
Pertanyaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sumber dan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut aspek teknis perencanaan, hasil survei geolistrik, hingga kesesuaian antara perencanaan dengan pekerjaan fisik di lapangan.
Salah satu hal yang dipertanyakan awak media merujuk pada Laporan Pendugaan Geolistrik Juli 2026 Bab IV, yang menyebut adanya zona akuifer dengan nilai tahanan jenis 25–60 Ohm-meter dan diinterpretasikan sebagai litologi Tufa Pasir.
Atas dasar tersebut, pihak Gapoktan Brantas diminta menjelaskan dasar interpretasi terhadap nilai tahanan jenis tersebut, termasuk data pendukung yang digunakan dalam menentukan keberadaan maupun karakteristik zona akuifer.
Selain itu, awak media juga meminta kejelasan mengenai titik koordinat lokasi survei, penampang hasil pengukuran geolistrik, kedalaman akuifer yang diperkirakan berdasarkan hasil survei, hingga hasil pengeboran aktual di lapangan.
Tidak kalah penting, hasil uji debit air setelah pengeboran juga menjadi bagian yang perlu dibuka kepada publik. Data tersebut diperlukan untuk melihat apakah hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan potensi air yang diperkirakan melalui survei sebelumnya.
Pertanyaan lain yang hingga kini belum mendapatkan jawaban berkaitan dengan identitas penyedia jasa survei geolistrik, sumber anggaran kegiatan, serta mekanisme pengadaan atau penunjukan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
Awak media juga meminta penjelasan mengenai spesifikasi teknis material yang digunakan dalam pembangunan sumur bor. Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan apakah material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan dan standar teknis pekerjaan sumur bor.
sementara itu, Kepala Desa Taman Sari, Akbar Muhkafi, sebelumnya mengakui bahwa pemerintah desa tidak mengetahui secara jelas sumber maupun besaran anggaran pembangunan sumur bor tersebut.
Akbar bahkan menyebut dirinya mengetahui informasi mengenai alokasi anggaran justru setelah muncul pemberitaan terkait proyek tersebut. Ia juga mengaku tidak menerima surat pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan kegiatan dari pihak terkait.
Terkait munculnya berbagai pertanyaan tersebut, Akbar menilai diperlukan penjelasan secara terbuka dari pihak Gapoktan Brantas agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah desa tidak ingin masuk terlalu jauh dalam teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan pihak pelaksana. Namun, karena kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Desa Taman Sari dan menyangkut kepentingan masyarakat, aspek koordinasi dan transparansi tetap menjadi hal penting.
“Kami juga perlu mengetahui secara jelas programnya seperti apa, sumber anggarannya dari mana dan mekanisme pelaksanaannya bagaimana. Kalau memang ada dokumen dan ketentuannya, sebaiknya dijelaskan secara terbuka supaya semuanya jelas,” ujar Akbar.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan perencanaan dan ketentuan program, termasuk apabila sejak awal kegiatan tersebut menggunakan mekanisme swakelola.
dengan demikian, persoalan yang berkembang bukan semata-mata mengenai keberadaan sumur bor, melainkan menyangkut aspek perencanaan, transparansi anggaran, pelaksanaan teknis, serta akuntabilitas pekerjaan.
Apalagi, informasi mengenai adanya pihak ketiga yang diduga berperan sebagai pemborong juga menjadi bagian yang perlu diklarifikasi, mengingat kegiatan disebut menggunakan mekanisme swakelola.
Kondisi tersebut semakin memperkuat kebutuhan adanya penjelasan terbuka dari pihak Gapoktan Brantas maupun pihak terkait mengenai keseluruhan proses kegiatan, mulai dari perencanaan, survei geolistrik, sumber pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, pengeboran hingga hasil uji debit air.
Hingga berita ini ditulis, sejumlah pertanyaan teknis tersebut masih belum mendapatkan jawaban dari pihak Gapoktan Brantas. Publik pun menunggu penjelasan resmi agar tidak muncul spekulasi mengenai legalitas, transparansi anggaran, maupun kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.(Tim)
