BANYUWANGI, KOMPASGRUPS.COM – Suasana tidak biasa terjadi di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (1/9/2026). Gerbang utama gedung wakil rakyat tersebut tampak ditutup rapat dengan pengamanan yang lebih ketat dibanding hari-hari sebelumnya.Senin (1/9/2026).
Kondisi tersebut membuat sejumlah awak media kesulitan menjalankan tugas jurnalistik untuk melakukan peliputan maupun memperoleh informasi terkait agenda yang berlangsung di dalam gedung DPRD.
Di tengah tertutupnya akses tersebut, beredar informasi mengenai dugaan adanya kedatangan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke lingkungan gedung DPRD Banyuwangi. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Banyuwangi maupun KPK yang dapat mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
Meski akses masuk terbatas, aktivitas di dalam kompleks DPRD Banyuwangi masih terlihat berlangsung. Hingga sore hari, sejumlah kendaraan dinas berpelat merah terpantau masih terparkir di area gedung dewan. Banyaknya kendaraan dinas yang berada di lokasi mengindikasikan adanya kegiatan yang masih berlangsung di dalam kantor legislatif tersebut.
Sejumlah wartawan yang berada di lokasi mempertanyakan kebijakan penutupan akses peliputan. Mereka menilai sebagai lembaga publik yang dibiayai oleh uang rakyat, DPRD seharusnya tetap menjunjung prinsip keterbukaan informasi dan memberikan ruang bagi media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
"Yang menjadi pertanyaan bukan hanya soal informasi yang beredar, tetapi mengapa akses peliputan harus dibatasi. Publik berhak mengetahui apa yang sedang berlangsung di gedung yang merupakan milik rakyat," ujar salah seorang jurnalis di lokasi.
Penutupan gerbang dan minimnya informasi resmi yang disampaikan kepada publik memunculkan berbagai spekulasi. Hingga saat ini, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pimpinan DPRD maupun Sekretariat DPRD Banyuwangi terkait agenda yang berlangsung di dalam gedung tersebut.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan alasan penutupan gerbang, pembatasan akses media, maupun terkait informasi yang beredar mengenai dugaan kehadiran tim KPK di lingkungan DPRD Banyuwangi.
Di balik deretan mobil dinas yang masih memenuhi halaman gedung DPRD Banyuwangi, publik kini menanti penjelasan resmi. Sebab transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.(TIM).
