BANYUWANGI- KOMPASGRUPS.COM — Proses penataan dan perpindahan pedagang di Pasar Induk Banyuwangi menjadi perhatian awak media. Di tengah agenda penyerahan kunci dan persiapan perpindahan pedagang, pemerintah daerah disebut telah menyiapkan sejumlah fasilitas, termasuk posko pengaduan di dalam kawasan pasar.
Saat menjalankan tugas jurnalistik di lokasi, awak media mendapati kehadiran Suratno, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Awak media kemudian meminta keterangan terkait kondisi pasar, khususnya mengenai keberadaan posko pengaduan serta proses perpindahan para pedagang.
Ketika ditanya mengenai posko pengaduan, Suratno membenarkan keberadaannya. Ia juga menyebut kondisi di lapangan tidak terjadi konflik.
“Ada juga posko pengaduan dan tidak ada konflik,” ujar Suratno.
Suratno selanjutnya menjelaskan bahwa pada hari tersebut pemerintah masih menunggu para pedagang untuk bergeser ke lokasi yang telah disiapkan. Pemerintah, kata dia, juga telah menyediakan kendaraan untuk membantu proses perpindahan.
“Hari ini kita menunggu para pedagang untuk geser, kami telah siapkan mobil bak. Semua pedagang tertampung sesuai dengan validasi data,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi penjelasan pemerintah mengenai kesiapan proses perpindahan pedagang. Namun, proses tersebut tetap menjadi perhatian karena menyangkut keberadaan dan kepastian tempat bagi para pedagang yang terdampak penataan pasar.
Dalam peliputan di lapangan, awak media juga sempat berupaya melakukan wawancara lebih lanjut dengan Suratno. Setelah memberikan keterangan mengenai posko pengaduan dan perpindahan pedagang, Suratno kemudian beranjak menuju salah satu lorong di area pasar.
Momen tersebut menjadi perhatian awak media karena masih terdapat sejumlah hal yang hendak dikonfirmasi, terutama mengenai mekanisme pengaduan, validasi data pedagang, serta langkah pemerintah apabila terdapat pedagang yang merasa belum terakomodasi.
Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, menilai keberadaan posko pengaduan harus benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi antara pemerintah dan pedagang.
“Kalau memang posko pengaduan sudah disiapkan, jangan hanya sebatas tempat atau formalitas. Pedagang harus diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan, terutama jika ada persoalan terkait pendataan, tempat berjualan maupun proses perpindahan,” ujar Abi.
Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah mengenai seluruh pedagang yang disebut telah tertampung berdasarkan validasi data.
“Pernyataan bahwa semua pedagang tertampung sesuai validasi data tentu harus dikawal. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana proses validasinya dan apakah seluruh pedagang yang memang berhak sudah masuk dalam data tersebut,” tegasnya.
Menurut Abi, proses penataan pasar semestinya dilakukan dengan komunikasi yang terbuka agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Jangan sampai secara administratif disebut sudah selesai, tetapi di lapangan masih ada pedagang yang merasa belum mendapatkan kepastian. Posko pengaduan harus menjadi tempat menyelesaikan persoalan tersebut,” imbuhnya.
Proses perpindahan pedagang di Pasar Induk Banyuwangi kini menjadi perhatian publik. Selain kesiapan fasilitas, transparansi data dan mekanisme pengaduan menjadi bagian penting untuk memastikan penataan berjalan tertib serta memberikan kepastian kepada para pedagang.
Hingga berita ini disusun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah pedagang yang telah melakukan perpindahan maupun rincian mekanisme penanganan pengaduan yang tersedia di lokasi.(Atmaja)
