BANYUWANGI, KOMPASGRUPS.COM – Fakta baru terungkap dari penelusuran eksklusif awak media terkait aktivitas pembangunan atau rekayasa jaringan irigasi di kawasan yang berkaitan dengan perkebunan PT New Glen Fallog.
Di tengah klaim bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat, hasil penelusuran lapangan justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Mulai dari asal material yang digunakan, legalitas pekerjaan, penerima manfaat irigasi, hingga asal tenaga kerja yang dilibatkan.
Pantauan awak media menunjukkan pekerjaan tersebut melibatkan sejumlah armada truk, alat berat dan tenaga kerja. Mobilisasi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan bukan sekadar pekerjaan sederhana, melainkan aktivitas yang membutuhkan perencanaan serta dukungan sumber daya.rabu (7/10/2026)
Yang menarik, beberapa pekerja yang ditemui langsung di lokasi mengaku berasal dari Kabupaten Jember, bukan warga yang berdomisili di sekitar lokasi pekerjaan.
Pengakuan tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelusuran lapangan.
Sebab, apabila kegiatan tersebut memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sekitar, publik berhak mengetahui sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan, termasuk dalam aspek kesempatan kerja.
Namun demikian, fakta bahwa sebagian pekerja mengaku berasal dari Jember tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Pihak pelaksana tetap perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja dan alasan penggunaan pekerja dari luar daerah
Pertanyaan lain yang belum terjawab adalah mengenai material yang digunakan dalam pekerjaan.
Awak media menemukan dugaan penggunaan material batu yang berasal dari kawasan perkebunan PT New Glen Fallog. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh dokumen maupun penjelasan resmi mengenai dasar pemanfaatan material tersebut.
Karena itu, persoalan yang muncul bukan sekadar mengenai bentuk fisik bangunan irigasi, melainkan juga bagaimana material diperoleh dan atas dasar apa material tersebut dapat dimanfaatkan.
Jika material tersebut memang berasal dari kawasan perkebunan, publik tentu berkepentingan mengetahui status pemanfaatannya dan pihak yang memberikan persetujuan.
Penelusuran awak media juga menemukan belum adanya kejelasan mengenai penerima manfaat jaringan irigasi tersebut.
Jika proyek tersebut disebut untuk kepentingan masyarakat, sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab.
Siapa penerima manfaatnya? Di mana lahan pertanian warga yang akan mendapatkan aliran air? Berapa luas lahan yang dialiri? Bagaimana jalur distribusinya? Dan siapa yang nantinya mengelola jaringan irigasi tersebut?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika di lapangan justru ditemukan tenaga kerja yang mengaku berasal dari luar daerah.
Aktivis lingkungan hidup, Azmi, menilai klaim kepentingan masyarakat harus dapat dibuktikan secara konkret.
“Kalau kita bicara berdasarkan fakta yang kami lihat di lapangan, kegiatan ini justru menimbulkan pertanyaan apakah benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat atau lebih berkaitan dengan kebutuhan internal perkebunan. Kalau disebut untuk masyarakat, pertanyaannya sederhana: masyarakat yang mana dan lahan pertanian milik warga yang mana yang mendapatkan manfaat?” ujar Azmi.
Menurutnya, kepentingan masyarakat tidak cukup hanya disebutkan melalui narasi, tetapi harus dapat diverifikasi berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Jangan sampai label kepentingan masyarakat hanya menjadi narasi. Kalau memang untuk masyarakat, harus bisa dibuktikan siapa penerima manfaatnya, di mana lahan pertaniannya, bagaimana jalur irigasinya, dan siapa yang mengelolanya setelah pekerjaan selesai,” tegasnya.
Azmi juga meminta instansi berwenang tidak hanya melihat keberadaan fisik bangunan irigasi, tetapi turut memeriksa aspek yang melatarbelakangi kegiatan.
“Yang perlu diperiksa bukan hanya bangunannya. Periksa tujuan kegiatannya, penerima manfaatnya, asal materialnya, status lahannya, tenaga kerja yang digunakan, serta dokumen dan perizinan yang menjadi dasar pekerjaan,” katanya.
Menurutnya, apabila seluruh proses memang sesuai ketentuan, maka pihak pelaksana seharusnya dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan belum terdapat kejelasan mengenai pengajuan atau permohonan kegiatan irigasi tersebut kepada instansi pengelola sumber daya air setempat.
Namun informasi ini masih membutuhkan konfirmasi resmi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun instansi berwenang lainnya. Konfirmasi tersebut penting untuk memastikan status administrasi, kewenangan serta dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada JM Banyuwangi Raya melalui Owen pada Selasa (6/10/2026) melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi.
Awak media juga masih berupaya meminta penjelasan dari manajemen PT New Glen Fallog, BBWS dan pihak terkait lainnya.
Dengan demikian, setidaknya terdapat beberapa pertanyaan yang masih menunggu jawaban resmi: legalitas pekerjaan, asal material, dasar pemanfaatan material, siapa penerima manfaat irigasi, keterlibatan masyarakat lokal, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan tersebut.
Penelusuran ini akan terus dikembangkan berdasarkan dokumen dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. (tim)
