BANYUWANGI ,KOMPASGRUPS.COM – Sikap tegas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra kini ditagih Info Warga Banyuwangi (IWB) menyusul kabar penangkapan seorang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Gerindra beberapa pekan lalu. IWB mendesak agar persoalan tersebut tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan sikap politik maupun langkah organisasi dari partai yang menaungi kader bersangkutan.Senin (12/10/2026)
Bagi IWB, persoalan ini bukan semata-mata tentang seorang kader yang berhadapan dengan proses hukum. Lebih dari itu, kasus tersebut menjadi ujian bagi komitmen partai dalam menjaga integritas kader, menegakkan disiplin organisasi, serta menghormati sumpah dan janji jabatan yang melekat pada setiap wakil rakyat.
Ketua IWB, Abi Arbain, menilai publik berhak mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab partai ketika kadernya terseret persoalan hukum yang menyita perhatian masyarakat. Menurutnya, jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan serius yang melibatkan pejabat publik hanya disikapi dengan diam, sementara masyarakat menunggu kejelasan.
“Awal rusaknya moral adalah ketika seorang pejabat yang kedapatan mengonsumsi narkoba justru berusaha berlindung di balik kekuasaan dan mengotak-atik aturan demi menyelamatkan diri, bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Abi Arbain.
Ia melanjutkan, aturan hukum dan mekanisme kelembagaan seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan keadilan dan pertanggungjawaban, bukan dipersepsikan sebagai celah untuk menghindari konsekuensi dari suatu perbuatan.
“Ketika aturan dipelintir demi melindungi pelanggar, yang rusak bukan hanya moral pejabat, tetapi juga marwah hukum dan kepercayaan publik,” lanjutnya.
IWB menegaskan bahwa partai politik tidak cukup hanya hadir ketika melakukan konsolidasi, membangun citra, atau meminta dukungan masyarakat. Ketika kadernya menghadapi persoalan hukum yang serius, publik juga menanti keberanian partai untuk menjelaskan sikap dan langkah yang akan ditempuh sesuai aturan organisasi.
Menurut IWB, ketegasan bukan berarti mendahului proses hukum atau menjatuhkan vonis sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketegasan berarti memberikan respons kelembagaan yang jelas, menghormati proses hukum, serta menjalankan mekanisme etik dan organisasi secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat justru melihat adanya standar ganda. Ketika rakyat berhadapan dengan hukum, mereka dituntut patuh. Maka pejabat publik pun harus menunjukkan sikap yang sama. Jabatan, atribut partai, dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban,” demikian sikap yang ditekankan IWB.
Sebagai bentuk keseriusan, IWB menyatakan telah melayangkan surat resmi kepada DPP Partai Gerindra. Langkah tersebut ditempuh untuk meminta perhatian dan ketegasan pimpinan pusat terhadap persoalan yang melibatkan kadernya di DPRD Banyuwangi.
IWB berharap DPP Gerindra tidak menganggap surat tersebut sekadar korespondensi biasa. Aspirasi itu, menurut organisasi tersebut, merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat yang menuntut akuntabilitas pejabat publik dan tanggung jawab partai politik.
IWB menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan menunggu tanggapan resmi DPP Gerindra. Bagi organisasi ini, kejelasan sikap partai penting agar tidak berkembang persepsi bahwa persoalan yang melibatkan kader politik dapat berlalu begitu saja tanpa evaluasi kelembagaan.
IWB juga menekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi. Setiap dugaan pelanggaran wajib dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, sedangkan langkah internal partai harus tetap berpedoman pada aturan organisasi.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua hal: bagaimana aparat penegak hukum menangani perkara tersebut dan bagaimana DPP Gerindra merespons persoalan yang melibatkan kadernya sendiri.
Bagi IWB, ukuran ketegasan bukan sekadar pernyataan, melainkan kejelasan sikap dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat dan partai politik tidak dibangun melalui janji semata, melainkan melalui konsistensi antara ucapan, tindakan, dan tanggung jawab.(tim)
