(Foto Abi Arbain Ketua Organisasi Info Warga Banyuwangi)
BANYUWANGI,KOMPASGRUPS.COM – Polemik pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Kalibaru Kulon terus bergulir. Info Warga Banyuwangi (IWB) angkat bicara dan mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) Kalibaru Kulon untuk lebih transparan dalam pengelolaan aset desa yang kini menjadi sorotan tajam di kalangan warga setempat.
IWB bahkan berencana mengirimkan surat klarifikasi tertulis kepada Kepala Desa Kalibaru Kulon, Camat Kalibaru, dan Bupati Banyuwangi, guna meminta penjelasan rinci terkait pengelolaan TKD tersebut. Tak hanya itu, IWB juga akan meminta Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk melakukan audit investigasi atas dugaan praktik korupsi yang mencuat dalam pengelolaan TKD Kalibaru Kulon.Selasa (7/10/2025)
"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan TKD ini. Ada indikasi kuat bahwa prosesnya tidak transparan dan cenderung tertutup. Ini tentu sangat merugikan masyarakat Kalibaru Kulon," tegas juru bicara IWB dalam pernyataan resminya.
Untuk memperkuat argumen, IWB menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan sejumlah warga dan analisis dokumen terkait, ditemukan adanya kejanggalan dalam proses lelang dan pengelolaan TKD. Kejanggalan tersebut antara lain:
- Tidak adanya pengumuman lelang secara terbuka dan transparan.
-
- Dugaan adanya praktik nepotisme dan kolusi dalam penentuan pemenang lelang.
- Tidak jelasnya peruntukan dana hasil pengelolaan TKD.
IWB menilai, transparansi dalam pengelolaan TKD sangat penting untuk menghindari praktik penyimpangan dan memastikan bahwa aset desa tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika terbukti ada indikasi korupsi, kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku," imbuh Abi Arbain Ketua IWB
Desakan IWB ini menambah tekanan bagi Pemdes Kalibaru Kulon untuk segera membuka diri dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Jika tidak, bukan tidak mungkin kasus ini akan semakin memanas dan menyeret pihak-pihak lain yang terlibat.
Masyarakat Kalibaru Kulon kini menanti langkah konkret dari Pemdes Kalibaru Kulon dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk mengungkap kebenaran di balik polemik pengelolaan TKD ini. Akankah transparansi dan keadilan dapat ditegakkan? Waktu yang akan menjawab. (Atmaja/red)
