Salah satu poin utama yang diajukan adalah peningkatan persentase Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2026. Forum Desa menekankan perlunya menaikkan ADD agar penghasilan tetap perangkat desa, yang selama ini berada di bawah upah minimum kabupaten, dapat ditingkatkan.
"Kenaikan ini penting untuk memotivasi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya," ujar perwakilan Forum Desa.
Selain itu, Forum Desa juga menyoroti pentingnya alokasi Dana Desa Khusus (ADDK) dan/atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang harus dialokasikan secara efektif. Mereka mengusulkan agar alokasi ini dikaitkan dengan reward atas capaian desa serta tugas perbantuan yang mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Isu lain yang tak kalah penting adalah kebijakan terkait Dana Desa (DD) tahap 2 non-earmark. Forum Desa berharap Pemerintah Daerah tidak lepas tangan dan memastikan potensi pencairan dana ini dapat dimaksimalkan untuk pembangunan desa.
Tak hanya itu, Forum Desa juga mendorong adanya kebijakan yang menjamin penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintahan desa dapat dicairkan rutin setiap bulan sejak Januari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa secara keseluruhan.
“kami tetap berupaya agar anggaran tetap sebaik mungkin,sehingga dalam hal DD maupun yang lain hingga saat kamu terus melakukan kajian dan kordinasi dengan pihak SKPD, dari hearing ini kami akan lakukan Diskusi sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan di desa sukonatar tempo hari," Imbuh Andre Tri Waluyo Kades Tegalharjo, kecamatan glenmore
Forum Desa juga mengusulkan adanya revisi insentif untuk RT dan RW dengan redaksi sekurang-kurangnya Rp.100.000,- per bulan. Mereka juga menekankan perlunya skema kebijakan daerah yang sinergis, kolaboratif, dan berkelanjutan terkait program ketahanan pangan di desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES dan BUMDESMA) juga menjadi perhatian dalam usulan ini.
"Rekan rekan Forum Desa mendorong adanya penegasan keberlanjutan BUMDES sebagai motor penggerak ekonomi desa,"ulas Rudy Latief
Terakhir, Forum Desa menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi daerah terkait desa yang harus dilakukan secara berkala, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Mereka juga menyoroti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang harus dikawal agar berjalan dengan baik dan benar, dengan keanggotaan yang mencakup seluruh warga masyarakat desa setempat.
“Forum Desa berharap DPRD Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang diajukan demi kemajuan dan kesejahteraan desa di seluruh Banyuwangi."Kata Rudy (Atmaja)
