BANYUWANGI,Kompasgrups.Com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam kegiatan yang dirangkai dengan buka puasa bersama di Desa Temurejo. Sabtu (21/2/2023).
Program ini menyasar sejumlah kecamatan di wilayah selatan hingga utara Banyuwangi, di antaranya Pesanggaran, Siliragung, Purwoharjo, Bangorejo, Tegaldlimo, Kalibaru, Sempu, Glenmore, Songgon, Wongsorejo, Tegalsari, dan Kalipuro. Total desa penerima meliputi Temurejo, Kalipahit, Purwoagung, Kendalrejo, Kajarharjo, Kalibaru Wetan, Jambewangi, Tegalarjo, Bumiharjo, Karangharjo, Bayu, Bangunsari, Bangsring, Wongsorejo, Karangdoro, Gombengsari, Kalipuro, Bulusari, hingga Telemung.
Acara yang digelar di Desa Temurejo tersebut turut dihadiri jajaran pejabat daerah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tani hutan. Suasana berlangsung khidmat, para tamu undangan duduk bersila mengikuti rangkaian kegiatan hingga waktu berbuka tiba.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Temurejo menyampaikan apresiasi atas realisasi program reforma agraria dan perhutanan sosial yang dinilai membawa dampak nyata bagi masyarakat desa.
“Kami atas nama Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Temurejo mengucapkan terima kasih atas penyerahan SK TORA dan HKm ini. Ini bukan hanya legalitas, tetapi harapan baru bagi warga kami untuk mengelola lahan secara sah dan produktif,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan salah satu perwakilan penerima SK TORA. Ia mengaku bersyukur karena selama ini masyarakat mengelola lahan dengan penuh keterbatasan dan kekhawatiran akan kepastian hukum.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah. Dengan adanya SK ini, kami lebih tenang dan semakin semangat untuk mengelola lahan demi meningkatkan ekonomi keluarga,” ungkapnya.
Penyerahan SK TORA dan HKm ini menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikelola masyarakat. Selain memberi akses legal, program ini diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian dan usaha berbasis kehutanan sosial, sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Momentum Ramadan yang dikemas dengan buka puasa bersama tersebut juga menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah, memperkuat sinergi dalam pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. (Atmaja)
