Banyuwangi,Kompasgrups.Com – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Perhutani tidak hanya menjadi ajang seremonial. Komunitas Informasi Warga Banyuwangi (IWB) justru menjadikannya sebagai momentum kritik terbuka terhadap tata kelola hutan, khususnya di wilayah Banyuwangi yang masih menyisakan sejumlah persoalan klasik.
Kabupaten Banyuwangi sendiri diketahui memiliki kawasan hutan yang cukup luas, mencapai sekitar ±183 ribu hektare, atau hampir setengah dari total luas wilayah. Kawasan ini dikelola dalam berbagai fungsi, mulai dari hutan produksi, hutan lindung, hingga kawasan konservasi yang menjadi penopang ekologi sekaligus sumber ekonomi masyarakat sekitar.
Melalui pernyataan resminya, Ketua IWB menegaskan bahwa usia Perhutani yang telah lebih dari setengah abad seharusnya menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar perayaan simbolik.
“Jangan sampai usia ke-65 hanya menjadi angka. Yang dibutuhkan publik adalah keberanian berbenah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan,” tegasnya.
Di lapangan, sejumlah isu dinilai masih mengemuka. Mulai dari dugaan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan, potensi praktik tidak transparan dalam pengelolaan hasil hutan, hingga konflik laten antara masyarakat dan pengelola kawasan.
Data di lapangan menunjukkan bahwa konflik tenurial dan gesekan antara warga dengan pengelola hutan masih kerap terjadi, terutama terkait akses lahan, batas garapan, dan sistem bagi hasil. Konflik ini umumnya melibatkan masyarakat desa hutan yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan hasil hutan non-kayu.
Tak hanya itu, pola kemitraan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) juga menjadi sorotan. Di Banyuwangi, terdapat puluhan LMDH yang menjadi mitra Perhutani dalam skema pengelolaan bersama. Namun secara ekonomi, kontribusi program ini dinilai belum merata dan belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan anggota.
Sejumlah warga di wilayah Desa Margomulyo,kecamatan glenmore, kabupaten Banyuwangi, mengaku belum sepenuhnya merasakan dampak kesejahteraan dari program tersebut.
Salah satu warga yang tergabung dalam LMDH Melati Putih Margomulyo mengungkapkan keluhannya. Ia menyebut bahwa masyarakat yang telah menyewa atau mengelola lahan di kawasan pangkuan hutan masih menghadapi ketidakpastian.
“Kami ini sudah bertahun-tahun mengelola lahan, bahkan baru-baru ini ada yang menyewa dengan nominal puluhan juta. Tapi belum ada kejelasan hak, pembagian hasil, sampai perlindungan terhadap pengelola itu masih belum jelas. Kadang kami seperti hanya jadi pelengkap saja,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari warga lain yang berharap adanya kejelasan regulasi dan keberpihakan nyata. Menurutnya, program kemitraan seharusnya menjadi solusi peningkatan ekonomi, bukan justru menimbulkan kebingungan di tingkat bawah.
“Kalau memang konsepnya pemberdayaan, harusnya kami dilibatkan penuh. Jangan hanya saat pendataan atau program awal saja, setelah itu dilepas tanpa pendampingan yang jelas,” kata warga lainnya.
IWB menilai, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan hutan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi lain, tekanan terhadap kawasan hutan di Banyuwangi juga semakin kompleks. Aktivitas ilegal seperti penebangan liar, perambahan, alih fungsi lahan, hingga dampak perubahan iklim menjadi ancaman nyata yang membutuhkan respons serius dan terukur.
Secara ekonomi, sektor kehutanan di Banyuwangi sejatinya memiliki potensi besar, baik dari hasil kayu seperti jati dan rimba campuran, maupun hasil hutan bukan kayu seperti kopi, madu, dan tanaman agroforestri. Namun tanpa tata kelola yang transparan dan adil, potensi tersebut dinilai rawan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa hutan.
Karena itu, IWB mendorong Perhutani untuk tidak lagi mengandalkan pola lama. Pengelolaan hutan ke depan harus berbasis kolaborasi aktif dengan masyarakat, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta keterbukaan informasi publik agar dapat diawasi bersama.
“Transparansi dalam pengelolaan hasil hutan itu kunci. Kalau masyarakat tahu dan dilibatkan, kepercayaan akan tumbuh. Tapi kalau tertutup, konflik akan terus berulang,” tegas Abi Arbain, Ketua IWB.
Momentum HUT ke-65 ini, lanjutnya, harus dijadikan sebagai titik awal pembenahan menyeluruh—baik dari sisi kebijakan, implementasi di lapangan, hingga pola komunikasi dengan masyarakat.
“Selamat ulang tahun ke-65 untuk Perhutani. Ini bukan sekadar perayaan, tapi saat yang tepat untuk membuktikan bahwa hutan benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama, bukan segelintir pihak,” pungkasnya.(tim)
