JOMBANG,KOMPASGRUPS.COM-Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi ditutup pada Senin (31/8/2026) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penutupan tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian agenda Muktamar NU yang berlangsung sejak 27 Agustus 2026.
Penutupan Muktamar ke-35 menjadi momentum bersejarah bagi NU karena untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia hadir dalam pembukaan sekaligus penutupan Muktamar. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membuka Muktamar pada 27 Agustus 2026 dan kembali hadir untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan.
Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas kehadirannya dalam dua momentum penting tersebut. “Untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia hadir membuka juga menutup Muktamar Nahdlatul Ulama,” ujarnya dalam sambutan penutupan.
Menurutnya, seluruh agenda Muktamar ke-35 NU telah diselesaikan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban, enam sidang komisi, lima sidang pleno, bahtsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi.
Muktamar ke-35 NU diikuti perwakilan dari 38 PWNU, 523 PCNU, dan 33 PCINU. Masing-masing wilayah dan cabang tersebut mengirimkan perwakilan dari empat unsur untuk mengikuti seluruh rangkaian persidangan dan pengambilan keputusan organisasi.
Salah satu keputusan penting dalam Muktamar kali ini adalah perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU tidak lagi dipilih secara langsung menggunakan sistem one man one vote seperti mekanisme sebelumnya.
Dalam mekanisme baru tersebut, setiap PWNU dan PCNU memiliki satu suara untuk mengusulkan sedikitnya satu dan maksimal lima nama calon Ketua Umum PBNU. Lima nama dengan perolehan suara terbanyak kemudian disampaikan kepada Rais Aam terpilih.
Kelima nama tersebut selanjutnya dimusyawarahkan bersama Rais Aam dan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk menentukan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini dinilai kembali meneguhkan posisi Syuriyah dalam struktur jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Dalam struktur tersebut, Rais Aam menjadi pemimpin tertinggi dalam jam'iyah NU, sedangkan penentuan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Dari proses tersebut, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.
Sementara itu, KH Miftachul Akhyar kembali mendapatkan amanah sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2026–2031. Penetapan Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar menjadi bagian penting dari proses regenerasi kepemimpinan NU untuk lima tahun mendatang.
Sejumlah tokoh yang sebelumnya masuk dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU juga disebut menerima hasil keputusan Muktamar dengan sikap besar hati. Mereka di antaranya Zulfan Musthafa, KH Yahya Cholil Staquf, KH Yusuf Hasyim, dan KH Salam Sohib. Sikap tersebut dinilai menunjukkan kedewasaan kader NU dalam menyikapi perbedaan pilihan dan hasil musyawarah.
“Ini menunjukkan bahwa kader-kader NU berbesar hati di tengah-tengah perbedaan yang ada,” ungkapnya. Dengan berakhirnya Muktamar, keluarga besar NU diharapkan kembali fokus menjalankan pengabdian di tengah masyarakat untuk memperkuat khidmat bagi umat, bangsa, dan negara.
“Muktamar sudah selesai. Sekarang waktunya kami semua warga besar Nahdlatul Ulama kembali untuk berkendang tangan dan kembali memperkuat khidmat untuk umat, bangsa, dan negara,” tegasnya. Panitia juga menyampaikan terima kasih kepada para kiai, masyaikh, jajaran PBNU, panitia, keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan terhadap pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.(Zafin)
