JOMBANG,KOMPASGRUPS.COM–Pelaksanaan seleksi pengisian perangkat Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, untuk formasi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai perbedaan hasil nilai peserta dan dugaan adanya penitipan uang kepada kepala desa.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penilaian, khususnya pada tahapan wawancara yang menjadi salah satu komponen dalam penghitungan nilai akhir peserta. Meski demikian, dugaan yang beredar masih perlu diklarifikasi dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam proses seleksi.
Berdasarkan dokumen rekapitulasi nilai yang beredar, penilaian seleksi terdiri atas dua komponen, yakni Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 70 persen dan wawancara dengan bobot 30 persen. Kedua komponen tersebut kemudian digabungkan untuk menentukan nilai akhir masing-masing peserta.
Dalam dokumen tersebut, peserta nomor urut empat, Gerj Kristi Wanto, tercatat memperoleh nilai CAT murni 60,00 dengan nilai berbobot 42,00. Sementara nilai wawancara murninya tercatat 81,00 dengan nilai berbobot 24,30, sehingga nilai akhirnya mencapai 66,30.
Adapun nilai CAT tertinggi dalam tabel yang tersedia tercatat atas nama Puguh Kristanto, yakni 68,50. Sementara Gede Candra Hadi Purnama memperoleh nilai CAT murni 65,00 dengan nilai berbobot 45,50.
Pada komponen wawancara, Gede Candra Hadi Purnama tercatat memperoleh nilai 84,00, yang merupakan nilai tertinggi di antara lima peserta yang terlihat dalam dokumen tersebut. Nilai wawancaranya setelah dikalikan bobot 30 persen menjadi 25,20.
Berdasarkan penghitungan yang tercantum dalam rekapitulasi, Gede Candra Hadi Purnama memperoleh nilai akhir 70,70. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai akhir Gerj Kristi Wanto yang tercatat sebesar 66,30.
Perbedaan hasil tersebut menjadi perhatian karena nilai akhir peserta tidak hanya ditentukan oleh hasil CAT, tetapi juga oleh nilai wawancara. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai indikator penilaian wawancara, mekanisme pemberian nilai, serta pihak yang melakukan penilaian diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses seleksi.
Di tengah perhatian terhadap hasil tersebut, beredar pula informasi mengenai dugaan bahwa peserta nomor urut dua telah menitipkan uang kepada kepala desa. Namun, informasi itu belum terverifikasi dan tidak dapat dibuktikan hanya melalui tabel rekapitulasi nilai yang tersedia.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, diperlukan klarifikasi dari pihak yang menyampaikan dugaan, kepala desa yang disebut, serta panitia penyelenggara seleksi. Apabila terdapat bukti pendukung, dokumen, atau keterangan saksi, hal itu dapat menjadi bahan untuk menelusuri persoalan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi dalam setiap tahapan seleksi perangkat desa menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Panitia diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar penilaian, hasil tes masing-masing peserta, mekanisme wawancara, serta ketentuan yang digunakan dalam penetapan hasil akhir.
Selain itu, dokumen rekapitulasi yang beredar perlu dicocokkan dengan dokumen resmi penyelenggara seleksi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keakuratan angka, kesesuaian penghitungan nilai berbobot, dan status hasil seleksi yang telah ditetapkan.
Masyarakat juga diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Perbedaan nilai CAT dan wawancara maupun dugaan penitipan uang perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, keterangan terverifikasi dari kepala desa, panitia seleksi, maupun pihak yang menyampaikan dugaan tersebut belum tersedia dalam bahan pemberitaan. Kompasgrups Jombang membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait agar persoalan seleksi Kaur Kesra Desa Mojowangi dapat dijelaskan secara transparan, objektif, dan berimbang.(Zafin)
