Menurut ketua LSM tersebut, kegiatan pemasangan tiang jaringan utilitas terkesan ilegal atau diduga tanpa izin dari pihak terkait.
"Kegiatan pemasangan tiang utilitas itu kami duga belum mengantongi izin, sebab pekerjaan tersebut saat kami tanya kepada instansi terkait, disampaikan bahwa pekerjaan itu belum ada permohonan izin." tuturnya
Bagoes menambahkan secara detail tentang sanksi dari setiap kegiatan yang beroperasi tanpa izin.
"Aturannya setiap kegiatan tentang jaringan utilitas harus mempunyai rekomendasi dari PU CKPP kabupaten Banyuwangi terlebih dahulu, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak DPU CKPP harus mencabuti tiang-tiang yang sudah tertanam, kan diperda nomor 1 tahun 2024 sudah jelas ada aturannya." tegas Bagoes
Bagoes kembali mengingatkan tentang dampak yang dikhawatirkannya menimbulkan kerusakan dan merugikan pihak lain.
"Karena diruas jalan Kabupaten (Rumija) banyak jalur-jalur fasilitas umum termasuk salah satunya jalur PDAM yang tertanam didalam ruas jalan serta jalur kabel utilitas tanam, maka pihak instansi terkait harus tegas dalam menindak pekerjaan-pekerjaan yang diduga keras ilegal tersebut, jika perlu, dilaporkan ke pihak berwajib kepolisian setempat dikarenakan sudah merusak aset atau tanah negara apalagi tidak izin terlebih dahulu, tentunya dalam hal ini dikhawatirkan justru merugikan pihak lain." tegas dia
Ironisnya, pada saat awak media konfirmasi terhadap Sandi pihak teknisi dari perusahaan Onet, iya membenarkan bahwa kegiatan tersebut masih ingin mengurus izin.
"Baik pak terkait kegiatan tersebut hari ini kami hold untuk proses perizinan dsb." tutur Sandi kepada wartawan melalui pesan WhatsApp mengakui bahwa belum mengantongi izin.
Disisi lain, hasil dari informasi yang dihimpun oleh awak media, proyek pekerjaan jaringan utilitas tersebut adalah perusahaan ONET, yang pemiliknya diduga adalah salah satu mantan anggota DPR Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan tahun lalu.
Namun sayangnya, Hingga pemberitaan ini tayang, pihak dinas belum menjawab konfirmasi wartawan, bahkan mengenai Status HT yang menurut informasi merupakan mantan anggota DPR provinsi Jawa Timur, Sandi tidak menjawab. (tim)
