Jombang,Kompasgrups.com-Diskusi publik bertajuk "Total Politik Jombang Part 1: Ngopi, Cangkruk, Membaca 16 Bulan Jombang" digelar pada Minggu (5/7/2026) mulai pukul 20.00 WIB di Omah The Kian Lauw, Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, tokoh masyarakat, dan politisi untuk membahas perkembangan politik, tata kelola pemerintahan, serta arah pembangunan Kabupaten Jombang.
Acara berlangsung dalam suasana santai namun penuh gagasan. Para peserta mendiskusikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kualitas demokrasi, kinerja partai politik, efektivitas wakil rakyat, hingga pengelolaan anggaran daerah.
Tuan rumah, Edi Musadad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum tersebut lahir dari kecintaan terhadap Jombang sebagai tanah air yang harus dijaga bersama. Menurutnya, ruang-ruang diskusi melalui ngopi dan cangkruk menjadi wadah bertukar gagasan demi kemajuan Kabupaten Jombang.
Dalam pemaparannya, Prof. Sean menilai bahwa setelah 28 tahun era reformasi, sejumlah tujuan reformasi belum sepenuhnya terwujud. Ia mengulas empat indikator utama, yakni dominasi partai politik dalam sistem demokrasi, tantangan pelaksanaan pemilu yang masih diwarnai politik uang, fungsi wakil rakyat yang dinilai belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat, serta kepemimpinan eksekutif daerah yang masih menghadapi persoalan tata kelola pemerintahan.
Prof. Sean juga menyinggung berbagai persoalan yang pernah menjadi perhatian KPK, seperti praktik jual beli jabatan, proyek, serta pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, birokrasi sebagai pelaksana anggaran memiliki peran sangat besar sehingga kepala daerah berpotensi mengabaikan visi pembangunan jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Gus Didin menilai forum Total Politik Jombang menjadi ruang penting untuk mendewasakan kehidupan politik di daerah. Menurutnya, kondisi politik saat ini perlu terus dikritisi secara konstruktif agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Gus Didin juga menyoroti besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang yang sebagian besar masih terserap untuk belanja pegawai, sehingga alokasi anggaran yang langsung menyentuh masyarakat dinilai masih relatif kecil. Selain itu, ia menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus memperbaiki infrastruktur jalan desa serta mengevaluasi berbagai program nasional, termasuk implementasi Sekolah Rakyat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Gus Didin mengapresiasi kepedulian sosial Bupati Warsubi yang telah dikenal gemar berbagi kepada masyarakat bahkan sebelum menjabat. Namun, menurutnya tantangan terbesar muncul ketika harus menghadapi sistem birokrasi yang kompleks. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, termasuk program perumahan, agar tidak terjadi praktik manipulasi.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Jombang sekaligus Ketua Partai NasDem Kabupaten Jombang, Mohammad Misbah, S.H. (Gus Misbah), mengaku bersyukur adanya forum diskusi politik yang terbuka. Ia menegaskan bahwa semangat membangun Jombang harus terus dipelihara melalui dialog dan keterlibatan masyarakat. Gus Misbah juga mengingatkan pandangan almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa politik merupakan bagian dari fardhu kifayah yang semestinya diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Gus Misbah menjelaskan bahwa pengelolaan fiskal daerah bukan persoalan mudah karena pemerintah kabupaten harus menyesuaikan kebijakan dengan alokasi dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diperlukan agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi rakyat harus diperjuangkan oleh wakil rakyat, serta mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan dari manfaat nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah.
Diskusi "Total Politik Jombang Part 1" ditutup dengan harapan agar forum-forum publik semacam ini terus menjadi ruang bertukar gagasan, memperkuat budaya demokrasi, serta menghadirkan berbagai masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Zafin)
